2 Bulan Jelang Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kebut Perbaiki Program Pengawasan hingga Reformasi Birokrasi

Jika tak ada aral melintang, tahapan Pemilu Serentak 2024 bakal dimulai pada Juli tahun ini. Dalam waktu yang tersisa dua bulan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mengejar sejumlah langkah perbaikan.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan, pihaknya saat ini sedang mengejar langkah perbaikan dari sisi sistem pengawasan yang akan dilakukan pada 2024 nanti.

"Sedang merevisi lagi beberapa program tentang pengawasan di masa kampanye, masa tenang, dan sebelum masa kampanye akan dimulai," ujar Bagja dalam acara Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Dalam konteks perbaikan sistem pengawasan, hal pertama yang dilakukan Bawaslu adalah memperbaiki sistem pelaporan terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran administratif dan hukum pidana yang ada di internal kelembagaan.

Selain itu, Bagja juga memastikan langkah perbaikan turut dilakukan dalam hal reformasi birokrasi, guna mendukung perbaikan di sistem pengawasan.

"Sekarang ini sudah hampir selesai, dan juga lagi ke wilayah terintegritas yang sedang kami lakukan di Bawaslu," imbuhnya memaparkan.

Yang tak kalah penting, lanjut Bagja, adalah langkah perbaikan sistem penanganan pelanggaran yang ditrasformasikan ke dalam bentuk digital.

"Kami sebut sebagai 'Sigap Lapor'. Jadi jika ada teman-teman yang menemukan entah itu masa kampanye terjadi adanya praktik-praktik politik uang, maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menejaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana," paparnya.

"Ini menjadi komitmen kami pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang, kemudian ditambah persiapan mengenai pembenahan, pembenahan pencegahan di badan pengawas Pemilu," demikian Bagja.