TAK ada hubungan antara Firli Bahuri dengan Ashari Hermansyah. Namun, keduanya memiliki kesamaan, sama-sama mengawasi agar tak terjadi korupsi yang telah sistemik di negeri ini.
Di pundak Firli Bahuri, negara membebankan tugas pemberantasan korupsi yang sudah masuk ke seluruh sendi negeri ini sebagai Ketua Komite Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Ashari Hermansyah, rakyat biasa, yang secara sukarela mendedikasikan diri untuk ikut memasang telinga, mata, dan sesekali mendengus bau potensi pencuri uang negara. Dia rajin mengevaluasi pelaksanaan proyek di Provinsi Lampung.
Ketika Firli ke Lampung menghadiri pelantikan JMSI Lampung (Sabtu, 24/4) dan jadi narsum seminar nasional (Senin, 26/4), Ketua LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Lampung ini tak hadir.
Meski tak ada yang mengundangnya ke kedua acara tersebut, atas kesamaan visi, Ashari Hermansyah yang sepertinya telah bertekad mendedikasikan diri dalam pemberantasan korupsi sangat mengapresiasi kedatangan Firli ke Lampung.
Selama kehadiran Firli di Lampung, Ashari Hermansyah mengirim dua tulisan mengapresiasi kedatangan Ketua KPK RI itu ke saya agar dimuat di Poskota Lampung. Dia berharap besar kedatangan Firli meredam korupsi di Lampung.
Kesamaan semangat pula yang kemudian memotivasi Ashari Hermansyah jauh sebelum kedatangan Firli ke Lampung memasang baliho besar bergambar Firli di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di depan Pemandian Air Panas.
Foto ikon panglima tertinggi pemberantasan korupsi di negeri ini. Dibantu Farid dan kawan-kawan, secara sukarela berdirilah sang tokoh agar ingat tak korupsi di jalan lintas keluar dan masuknya setiap orang yang datang atau ingin terbang dari Bandara Radin Inten II.
Firli, walau tak tahu siapa pembuatnya, saat sambutan di acara JMSI Lampung, sempat mengatakan adanya baliho tersebut. Dia mengapresiasi sebagai wujud partisipasi dan dukungan masyarakat atas pemberantasan korupsi.
Saya ikut bangga kenal Ashari Hermansyah. Sedikit laskar sukarelawan pemberantasan korupsi yang dibutuhkan negeri ini walau ancaman dan palang hukum selalu mengadang setiap langkahnya.
Negeri ini butuh laskar-laskar radikal pemberantasan korupsi lebih banyak lagi untuk mempersempit bisik-bisik kesepakatan menggerogoti uang rakyat, melahap besi dan semen proyek, serta ramai-ramai membancak APBN dan APBD.
Penulis adalah anggota JMSI, PWI, Paguyupan Media Lampung
