Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Ekonom: Mafia Migor Belum Tamat Selagi Pengusaha Ogah Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengungkapan kasus ekspor CPO hingga penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung belum bisa menjadi jawaban atas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira memandang, penetapan empat tersangka oleh Kejagung belum menyelesaikan subtansi masalah yang ada, yakni membuat jera mafia migor.

Apalagi beberapa hari ini, Bhima mulai melihat pembangkangan secara terbuka dari pengusaha migor yang masuk di dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terhadap pemerintah.


Pembangkangan itu berupa ancaman berhenti terlibat dalam program subsidi minyak goreng curah, lantaran 3 orang pengusaha di GIMNI ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

"Problem selama ini ada pada kepatuhan pengusaha sawit dan minyak goreng dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/4).

Bukan cuma berpotensi membangkang segala kebijakan pemerintah, Bhima meyakini sejumlah pengusaha migor yang menguasai sekitar 70 persen pasar akan terus berkelindan dengan pejabat pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri.

Karena selain menersangkakan tiga pengusaha migor, Kejagung juga berhasil menemukan keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW yang statusnya juga sudah tersangka.

"Ini cuma masalah margin keuntungan dengan menjual CPO dan minyak goreng keluar negeri tinggi. Termasuk kongkalikong tersangka Kementerian Perdagangan dengan pengusaha sawit itu ya bagian menikmati marjin ekspor yang tinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bhima mewanti-wanti potensi permufakatan jahat antara pengusaha migor dengan pemerintah masih akan terjadi, selama pengusutan kasus mafia migor tidak dilakukan secara tuntas.

"Repot kalau pemerintah tunduk pada permainan pengusaha minyak goreng. Sudah lahan sawitnya sewa HGU ke negara, ketika masyarakat butuh harga terjangkau lalu main dilepas ke mekanisme pasar," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya