Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Ekonom: Mafia Migor Belum Tamat Selagi Pengusaha Ogah Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengungkapan kasus ekspor CPO hingga penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung belum bisa menjadi jawaban atas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira memandang, penetapan empat tersangka oleh Kejagung belum menyelesaikan subtansi masalah yang ada, yakni membuat jera mafia migor.

Apalagi beberapa hari ini, Bhima mulai melihat pembangkangan secara terbuka dari pengusaha migor yang masuk di dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terhadap pemerintah.


Pembangkangan itu berupa ancaman berhenti terlibat dalam program subsidi minyak goreng curah, lantaran 3 orang pengusaha di GIMNI ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

"Problem selama ini ada pada kepatuhan pengusaha sawit dan minyak goreng dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/4).

Bukan cuma berpotensi membangkang segala kebijakan pemerintah, Bhima meyakini sejumlah pengusaha migor yang menguasai sekitar 70 persen pasar akan terus berkelindan dengan pejabat pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri.

Karena selain menersangkakan tiga pengusaha migor, Kejagung juga berhasil menemukan keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW yang statusnya juga sudah tersangka.

"Ini cuma masalah margin keuntungan dengan menjual CPO dan minyak goreng keluar negeri tinggi. Termasuk kongkalikong tersangka Kementerian Perdagangan dengan pengusaha sawit itu ya bagian menikmati marjin ekspor yang tinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bhima mewanti-wanti potensi permufakatan jahat antara pengusaha migor dengan pemerintah masih akan terjadi, selama pengusutan kasus mafia migor tidak dilakukan secara tuntas.

"Repot kalau pemerintah tunduk pada permainan pengusaha minyak goreng. Sudah lahan sawitnya sewa HGU ke negara, ketika masyarakat butuh harga terjangkau lalu main dilepas ke mekanisme pasar," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya