Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Ekonom: Mafia Migor Belum Tamat Selagi Pengusaha Ogah Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 12:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengungkapan kasus ekspor CPO hingga penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung belum bisa menjadi jawaban atas kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira memandang, penetapan empat tersangka oleh Kejagung belum menyelesaikan subtansi masalah yang ada, yakni membuat jera mafia migor.

Apalagi beberapa hari ini, Bhima mulai melihat pembangkangan secara terbuka dari pengusaha migor yang masuk di dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terhadap pemerintah.


Pembangkangan itu berupa ancaman berhenti terlibat dalam program subsidi minyak goreng curah, lantaran 3 orang pengusaha di GIMNI ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

"Problem selama ini ada pada kepatuhan pengusaha sawit dan minyak goreng dalam pemenuhan kebutuhan di dalam negeri," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/4).

Bukan cuma berpotensi membangkang segala kebijakan pemerintah, Bhima meyakini sejumlah pengusaha migor yang menguasai sekitar 70 persen pasar akan terus berkelindan dengan pejabat pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri.

Karena selain menersangkakan tiga pengusaha migor, Kejagung juga berhasil menemukan keterlibatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW yang statusnya juga sudah tersangka.

"Ini cuma masalah margin keuntungan dengan menjual CPO dan minyak goreng keluar negeri tinggi. Termasuk kongkalikong tersangka Kementerian Perdagangan dengan pengusaha sawit itu ya bagian menikmati marjin ekspor yang tinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bhima mewanti-wanti potensi permufakatan jahat antara pengusaha migor dengan pemerintah masih akan terjadi, selama pengusutan kasus mafia migor tidak dilakukan secara tuntas.

"Repot kalau pemerintah tunduk pada permainan pengusaha minyak goreng. Sudah lahan sawitnya sewa HGU ke negara, ketika masyarakat butuh harga terjangkau lalu main dilepas ke mekanisme pasar," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya