Islam dan Ajaran Memuliakan Pemerintahan Sah

SEPERTI kita ketahui bersama, saat ini semua negara di dunia sedang berkosentrasi memulihkan perekonomiannya. Tak tak terkecuali pemerintah Indonesia yang juga diterjang pandemi selama hampir 2 tahun menyerang di semua sektor dan lini kehidupan.

Tidak heran jika hampir seluruh pemimpin di seluruh dunia dibuat kelabakan termasuk Indonesia. Belum lagi dampak dari invasi militer Rusia ke Ukraina, yang salah satu dampaknya naiknya harga minyak dunia.

Pada momen krisis seperti inilah loyalitas, kepatuhan dan kesetiaan kita pada pemimpin diuji. Apakah kita tetap menghormati pemerintah dengan sepenuh hati atas jerih payah yang sudah dilakukannya, atau sebaliknya kita justru mencemooh dan memandang rendah pemerintahan, yakni Presiden Jokowi.

Jika kita sedikit saja berpikir jernih dalam menilai keadaan Indonesia, seharusnya kita patut bersyukur. Sebab, Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran kementerian serta pemerintahannya telah berjuang dengan gigih menghadapi pandemi Covid-19 demi menjaga stabilitas ekonomi. Apa yang dilakukan pemerintah itu tenta demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Negara kita saat ini dalam keadaan stabil hampir di semua sektor. Meski harus diakui ada beberapa komoditi yang kebetulan sangat terpengaruh pasar global dan akibatnya mengalami kenaikan.  Beberapa komiditas itu seperti minyak bumi, CPO, gandum dan lain sebagainya.

Maka dari itu, dalam kondisi saat ini penting kiranya bagi kita untuk mendukung penuh segala program-program pemerintah dan memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan hal memberi kepercayaan pada pemerintah, Imam Abdurrauf al-Munawi dalam kitab at-Taisir bi Syarhi al-Jami’ as-Saghir menjelaskan:

“Sesungguhnya teraturnya Agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, sementara ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan”.

Merujuk pada pendapat di atas, maka sangat jelas sekali bahwa menghormati dan mematuhi Presiden merupakan bagian dari ajaran fundamental Agama Islam.

Ibadah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik dan tenang jika negara dalam keadaan tidak stabil atau kalut dan kacau.

Nahdlatul Ulama’ dalam muktamar NU Tahun 1954 secara tegas memposisikan Presiden Soekarno sebagai Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi As-Syaukah atau Pemimpin Negara yang sah.

Keputusan ini sampai saat ini sangat relevan untuk diaplikasikan dalam menstatuskan jabatan Presiden sebagai Pemimpin yang sah dalam tinjauan Agama Islam.

Sehingga taat pada Presiden sama halnya dengan menjalankan perintah Allah yang disebutkan dalam Al-Qur’an: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 59).

Dengan demikian merendahkan apalagi sampai tidak taat pada Presiden yang notabene sebagai kepala pemerintahan yang sah bisa dikatakan tidak tepat. Apalagi, mengkritik dengan alasan dampak pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah belum seperti sedia kala. Bahkan bisa dikatakan telah melanggar apa yang diajarkan oleh agama Islam.

*Penulis adalah Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU Periode 2022-2027