Ratusan mahasiswa di Pelembang turun ke jalan/Net
Mahasiswa mulai turun ke jalan menyuarakan kondisi bangsa yang dianggap makin memprihatinkan. Di Pelembang, Sumatera Selatan, aksi damai dilakukan oleh ratusan mahasiswa gabungan dari berbagai Universitas di Kota Palembang, pada Kamis (7/4).
Ratusan mahasiswa ini melakukan aksi long march menuju simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Mereka sempat terhalang barigade pihak kepolisian yang memasang kawat berduri menutup akses jalan menuju ke arah Jalan Pom IX, Palembang.
Dalam aksi demo yang dilakukan mahasiswa tersebut menuntut 11 poin, yang ingin mereka sampaikan secara langsung kepada pihak DPRD Sumsel.
1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menolak gagasan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.
2. Menuntut Presiden Jokowi untuk menstabikan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
3. mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng.
4. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek Lingkungan, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaaan.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menurunkan harga BBM Pertamax dan menjamin ketersediaan jenis BBM yang diperlukan masyarakat.
7. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi membatalkan kendaikan pajak pertambahan nilai (PPN).
8. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi melalui Kapolri untuk menghentikan kriminalisasi aktivis, yakni mencabut status tersangka Haris Azhar dan Fatia serta aktivis lainnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
9. Mendesak dan menuntutPresiden Jokowi mengevaluasi dan reshuffle jajaran menteri yang membuat kegaduhan di Masyarakat.
10. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi - Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menepati janji Kampanye.
11. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melibatkan dan membersamai aliansi BEM Se Sumatera Selatan dalam penyampaian poin tuntutan ke Pemerintah Pusat.
