Berita

Hillary Clinton/Net

Dunia

Hillary Clinton Berharap Ada Boikot Total G-20 Jika Pejabat Rusia Hadiri KTT di Indonesia

SENIN, 04 APRIL 2022 | 09:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia harus dihukum dengan sanksi yang lebih keras atas keputusannya menyerang Ukraina, dan semua pihak, baik negara-negara netral maupun yang pro-Rusia, mulai saat ini harus ditekan untuk ikut berada di garis anti-Moskow.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan dalam wawancaranya dengan NBC News, Minggu (3/4), bahwa sudah waktunya menggandakan tekanan kepada Rusia.

"Kita perlu memberikan lebih banyak sanksi lebih cepat pada lebih banyak hal untuk meningkatkan taruhan di Rusia dan mencoba membawa lebih banyak negara ke sisi melihat bahwa itu adalah kepentingan mereka untuk mendukung itu," kata Clinton kepda NBC.
 

 
“Saya pikir sudah waktunya untuk menggandakan tekanan,” tambahnya.

Meskipun Presiden Joe Biden dan para pemimpin Barat lainnya telah menggembar-gemborkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow, Clinton mengatakan mereka belum melangkah cukup jauh.

"Masih banyak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tekanan dan sanksi tambahan, lebih banyak dalam bentuk bantuan mematikan," lanjut istri mantan presiden Bill Clinton.

Misalnya, Clinton menyarankan agar lebih banyak bank Rusia dapat dilarang dari sistem SWIFT untuk transaksi internasional. Dia juga mengatakan bahwa lebih banyak yang dapat dilakukan untuk menghentikan penjualan minyak dan gas alam Rusia, dan Moskow harus dikeluarkan dari G20.

“Saya tidak akan mengizinkan Rusia kembali ke organisasi yang telah menjadi bagiannya,” kata Clinton, seraya menambahkan bahwa dia akan melarang pejabat Rusia menghadiri KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia.  

“Jika mereka bersikeras untuk benar-benar muncul, saya berharap akan ada boikot yang signifikan, jika tidak total," ujarnya.

Clinton, yang telah berulang kali menyalahkan Kremlin, di antara tersangka pelaku lainnya atas kekalahannya dari Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, juga menyerukan untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi.  

“Satu-satunya cara kita akan mengakhiri pertumpahan darah dan teror yang kita lihat dilepaskan di Ukraina dan melindungi Eropa dan demokrasi adalah dengan melakukan segala yang kita bisa untuk membebankan biaya yang lebih besar kepada Putin," ujarnya.

Clinton juga menyesalkan bahwa negara-negara besar lainnya, termasuk China dan India, terus mengimpor produk energi Rusia.

Dia juga menyerukan peningkatan tekanan pada negara-negara netral atau pro-Rusia untuk membuat mereka sadar bahwa mereka harus berbalik melawan Moskow.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

UPDATE

Dewan Kebon Sirih Tetap Godok Perda DKJ Meski Ibu Kota Belum Pindah

Senin, 18 Mei 2026 | 20:17

Pengamat: Kepemimpinan Buruk Awal Kerusakan Bangsa

Senin, 18 Mei 2026 | 20:02

Oktasari Sabil Raih Gelar Doktor di Malaysia

Senin, 18 Mei 2026 | 19:46

Pernyataan Prabowo soal Dolar Upaya Menenangkan Masyarakat

Senin, 18 Mei 2026 | 19:45

BSI Buka Kembali Scholarship untuk 5.250 Mahasiswa dan Pelajar

Senin, 18 Mei 2026 | 19:37

MPR Putuskan Lomba Ulang LCC Empat Pilar di Kalbar Batal

Senin, 18 Mei 2026 | 19:28

Prabowo Panggil Gubernur BI hingga Menkeu ke Istana, Ini yang Dibahas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:15

Mantan ART Lapor ke DPR Pernah Dipukul Erin hingga Kepala Ditendang

Senin, 18 Mei 2026 | 19:08

Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat, OJK Jabar Dorong Frontliner Bank Ramah Disabilitas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:00

DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni

Senin, 18 Mei 2026 | 18:55

Selengkapnya