Berita

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

Terkait Undang Putin di KTT G20, GMNI Minta Barat Tidak Campuri Indonesia

JUMAT, 25 MARET 2022 | 23:32 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah pemerintah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke rapat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendapat kecaman dari sejumlah negara. Salah satu negara yang tidak suka dengan langkah Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Australia.

Merespons suara penolakan itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, mengecam tindakan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan sekutunya yang mencoba mengintervensi dengan menekan Indonesia agar mengeluarkan Rusia dari daftar tamu KTT G20.

Menurut Arjuna, mereka tidak menghargai keputusan pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat.


“Mereka teriak hak asasi, teriak demokrasi. Tapi sekarang mereka praktikkan totalitarianisme global. Mereka coba tekan pemerintah Indonesia agar mengambil keputusan sesuai kehendak dan kepentingan mereka," demikian kecaman Arjuna yang dijelaskan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/3).

Dalam pandangan Arjuna, tindakan Barat yang menginginkan semua negara menghukum Rusia tidak menghargai kedaulatan negara-negara lain. Ditambahkan Arjuna, sikap barat itu menunjukkan adanya sindrom kekuasaan kompleks (authority complex). Ia melihat langkah barat itu sebagai upaya memaksa cara pandang Barat sebagai cara pandang global.

“Dunia hari ini menunjukkan hubungan kekuasaan yang timpang dimana negara-negara NATO mencoba memainkan narasi yang hegemonik soal konflik Rusia-Ukraina dan mencoba memojokkan Indonesia," tambah Arjuna

GMNI meminta pemerintah Indonesia tidak mundur dengan keputusannya untuk tetap mengundang Rusia dalam KTT G20.

Arjuna memuji keputusan pemerintah Indonesia yang sudah sesuai dengan prinsip politik bebas aktif.

GMNI, kata Arjuna berharap pemerintah tetap teguh dengan keputusannya, sebagai negara berdaulat Indonesia berhak mengambil keputusan tanpa intervensi negara lain, termasuk mengundang Rusia di agenda KTT G20.

Apalagi, dijelaskan Arjuna, Indonesia bukanlah negara anggota NATO. Dengan demikian, tidak perlu mengikuti hegemonik barat dan sekutunya.

“Dalam G20 tidak boleh ada negara yang mencoba meniadakan hak negara lain sebagai anggota KTT. Amerika dan gengnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang," pungkas Arjuna.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya