Berita

Deklarator nasional Kobar, Muhammad Syarif Hidayatullah/RMOL

Politik

Di Tengah Banjir Kritik, Kobar Tetap Klaim Wacana Jokowi 3 adalah Aspirasi Rakyat

KAMIS, 24 MARET 2022 | 22:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Di tengah banyaknya kritik terhadap wacana penundaan Pemilihan umum (Pemilu) dan penambahan masa jabatan Presiden, Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) terus menyuarakan agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinannya hingga tiga periode.

Salah satu deklarator nasional Kobar, Muhammad Syarif Hidayatullah mengklaim, usulan itu ia suarakan sebagai wujud menyambungkan aspirasi rakyat. Kata mantan Ketua PB PMII periode 2017-2021 ini, banyak rakyat yang ia temui ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinannya.

"Tentu banyak alasan mengapa rakyat Indonesia menginginkan Jokowi tiga periode. Misalnya beberapa program pembangunan pasca pandemi ini harus dimaksimalkan," demikian klaim Syarif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/03).


Selain alasan suara rakyat, kader PMII asal Makassar, Sulawesi Selatan ini, beralasan pemulihan ekonomi nasional juga menjadi salah satu alasan penting.

Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dipulihkan pasca dihantam pandemi Covid-19. Di mata Syarif, upaya Presiden Jokowi selama ini berhasil, sehingga kepemimpinannya harus dilanjutkan.

"Ditambah lagi sekarang pemerintah sedang proses membangun IKN. Jokowilah yang bisa melanjutkan proses pembangunan itu karena dimasa kepemimpinannya IKN baru bisa terealisasi," sambung Syarif.

Alasan-alasan tersebut, kata Syarif tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari menyerap aspirasi masyarakat.

Ia mengklaim, elemen Kobar telah melakukan turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya, masyarakat ingin orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan kepemimpinannya.

Meski demikian, Syarif menekankan bahwa untuk mengakomodasi usulan masyarakat, proses Jokowi lanjut 3 periode harus tetap melalui jalur konstitusi.

"Tentu ini harus melewati proses di MPR supaya bisa melaksanakan amandemen UUD," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya