Berita

Ketua Harian DPP APKLI Hery Haryanto Azumi (memegang micropone)/RMOL

Politik

Antisipasi Penguasaan Asing, Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Rakyat

RABU, 16 MARET 2022 | 19:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya membangun ekonomi rakyat harus terus diperjuangkan dengan senantiasa mengembangkan model kolaborasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Era konfrontasi seperti pada era kolonial tidak pas diterapkan di alam kemerdekaan seperti sekarang ini.

Demikian disampaikan Ketua Harian DPP APKLI Hery Haryanto Azumi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/3).

Menurut Hery, saat ini tantangan yang dihadapi oleh ekonomi rakyat semakin kompleks. Kata Hery, era digital telah meniscayakan hubungan lintas batas yang dapat memunculkan peluang baru sekaligus ancaman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.


Menurut aktivis yang kerap disapa Mas Hery ini, tidak ada kekuatan negara atau non-negara di dunia hari ini yang dapat bekerja sendiri mencapai tujuannya tanpa kehadiran yang lain.

"Saat ini dunia kita ditandai dengan kesaling-tergantungan (interdependent world) antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga kuncinya adalah integrasi dan inklusi yang berkeadilan," terang Hery.

Terkait dengan penguatan ekonomi rakyat, mantan Ketua Umum PB PMII ini menyatakan perlu model kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dikatakan Hery, Pemerintah sebagai pemegang mandat politik rakyat harus berkolaborasi. Secara teknis 3 unsur penting yang harus kolaborasi yang terkait dengan People (manusia), Profit (keuntungan) dan Planet (lingkungan).

Karena itulah kemudian pengembangan sistem ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan ekosistem yang diperlukannya.

Secara khusus, Hery menyoroti soal kekhawatiran pelaku UMKM terkait penguasaan asing atas konsekuensi adanya digitalisasi. Hery mengatakan, pelaku UMKM harus menjawab dengan langkah nyata.

"Adaptasi terhadap ekosistem digital harus digeluti para pelaku ekonomi rakyat agar potensi ekonomi yang besar di negeri sendiri dapat dapat dioptimalkan," terang Pendiri Sustainability Group Indonesia ini.

DPP APKLI, ditambahkan Heru, akan melakukan pendampingan agar di tahun 2023 sekitar 25 juta pelaku ekonomi rakyat telah siap menjadi bagian dari pelaku ekonomi digital Indonesia.

"Saya yakin dengan kolaborasi antara Pemerintah, asosiasi bisnis dan profesi, pelaku ekonomi rakyat dan sisi permodalan ekonomi rakyat akan memainkan peran yang semakin penting dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional," pungkas mantan Wasekjend PBNU ini.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya