Ilustrasi pedagang minyak goreng curah/Net
Kebijakan baru kembali dikeluarkan pemerintah terkait kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di tengah masyarakat yang sudah berlangsung beberapa bulan belakangan ini. Kebijakan baru ini adalah mensubsidi minyak goreng curah dan melepas harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian.
Walau masih terlalu dini untuk menilai efektivitas kebijakan baru ini, tetapi publik sangat berharap ketersediaan dan harga minyak goreng bisa kembali normal seperti sedia kala.
Menurut pandangan anggota DPD RI, Fahira Idris, hal paling utama yang harus dipastikan oleh Pemerintah atas kebijakan baru ini adalah menjamin ketersediaan minyak goreng curah yang diberi subsidi. Ketersediaan dan kemudahan masyarakat membeli minyak goreng curah menjadi parameter utama efektif tidaknya kebijakan baru ini.
Jika kelangkaan minyak goreng curah bisa dihindari, maka akan menjadi satu langkah awal yang menjanjikan persoalan minyak goreng bisa diselesaikan. Namun, jika kembali terjadi kelangkaan, maka kebijakan ini harus dievaluasi total.
“Efektivitas kebijakan baru ini tentu nanti baru bisa kita lihat saat mulai berjalan di lapangan. Saya berharap semua berjalan baik dan minyak goreng curah yang diberi subsidi tersedia dan mudah diperoleh oleh masyarakat," ucap Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
"Oleh karena itu, penting ada evaluasi berkala. Jika perlu setiap hari Menteri Perdagangan melaporkan ke publik situasi minyak goreng di lapangan," tegasnya.
Ditambahkan Senator Jakarta ini, evaluasi berkala tersebut sangat penting agar kebijakan baru terkait minyak goreng ini dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat.
"Harus diingat, persoalan minyak goreng ini sudah terjadi berbulan-bulan dan sebentar lagi sudah bulan suci Ramadan di mana permintaan bahan pokok termasuk minyak goreng pasti meningkat,†kata Fahira.
Ia pun berharap, sembari menantikan efektivitas kebijakan subsidi minyak goreng curah dan melepas harga minyak goreng kemasan dengan harga keekonomian, Pemerintah diminta menyusun peta jalan stabilitas ketersediaan dan harga minyak goreng sehingga ke depan situasi seperti ini tidak terjadi lagi.
Dituturkan Fahira, berbagai kebijakan Pemerintah mulai dari
domestic mandatory obligation (DMO) dan
domestic price obligation (DPO) hingga subsidi minyak goreng curah adalah solusi jangka pendek.
Seluruh kebijakan tersebut efektivitasnya tidak akan permanen dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan minyak goreng yang kompleks.
“Saya berharap Pemerintah dapat memetik pelajaran dari persoalan minyak goreng yang sudah berbulan-bulan tidak kunjung selesai. Petakan masalah, potensi masalah, dan proyeksi tantangan ke depan kemudian rumuskan formulasinya. Kalau kita sudah punya peta jalan, maka apapun tantangan minyak goreng ke depan bisa cepat dicarikan solusinya,†demikian Fahira Idris.
