Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu/RMOL
Mangkirnya Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dari panggilan DPR untuk membahas masalah kelangkaan minyak goreng direspons oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu menilai, apa yang dilakukan M.Lutfi adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi.
Menurut Hasnu, penegasan DPR RI yang akan memanggil paksa Mendag Lutfi jangan hanya seperti gertak sambal. Artinya, harus konkret sebagai cara mewakili rakyat.
Langkah DPR akan memanggil paksa Mendag Lutfi, kata Hasnu, adalah langkah tepat. Sebab, DPR mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat sebagai manifestasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Kendati demikian, Hasnu menjelaskan, persoalaan kelangkaan minyak goreng ini adalah soal nasib rakyat banyak. Belum lagi dihadapkan dengan sejumlah masalah bahan pokok lainnya di pasar.
Di lapangan, kata dia, selain kelangkaan migor, tapi rakyat juga sedang dihadapkan dengan harga bahan pokok yang diperkirakan menjelang Ramdhan ini akan begitu mahal seperti; beras, lombok, tomat, kacang, garam dan lain-lain.
Hasnu mengatakan, PB PMII mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil tindakan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Hasnu menjelaskan, masalah kelangkaan minyak goreng benar-benar memberikan efek domino bagi rakyat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.
"PB mendesak pemerintah agar segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat," jelas Hasnu.
Pintu masuknya, lanjut Hasnu, DPR harus tegas mengevaluasi Mendag Lutfi. Bahkan, ia meminta DPR mengusulkan Jokowi mencopot Mendag Lutfi. Dengan dicopotnya Mendag, rakyat tidak akan jadi korban kebijakan yang tidak pro rakyat.
"PB PMII mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera mengganti Mendag Lutfi dengan orang yang berkompeten dan berintegritas," pungkas Hasnu.
