Berita

Ketua Umum DPP GM Kosgoro, Muhammad Fajri Noch/Ist

Politik

DOB Papua Jangan Buru-buru Ditetapkan, Sampai Presiden dan Gubernur Bisa Duduk Bersama

SELASA, 15 MARET 2022 | 09:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah pusah diminta tidak buru-buru menetapkan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Harus ada pembicaraan khusus antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Lukas Enembe agar DOB ini bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

"Apakah DOB mampu menyelesaikan persoalan di Papua, apakah dengan DOB SDM kita susah siap, apakah dengan DOB peningkatan ekonomi kerakyatan dapat diterima langsung, apakah dengan DOB mampu meningkatkan infrastruktur?" ucap Ketua Umum DPP GM Kosgoro, Muhammad Fajri Noch, kepada Kantor Berita RMOLPapua, di Kota Jayapura, Minggu (13/3).

Fajri melihat hal yang positif dan tidak alergi dengan DOB. Tapi ia berharap pemerintah pusat mampu melihat dari dalam kondisi Papua saat ini.


"Kita mengedepankan pembangunan manusia dengan harapan pendekatan kesejahteraan tidak melalu pendekatan politik maupun militer," imbuhnya.

Untuk itu Fajri berharap Persiden Jokowi memanggil Gubernur untuk membicarakan persoalan DOB ini secara baik, tanpa ada pihak-pihak tertentu yang memboncengi kepentingan.

Serta Presiden harus memberikan kepercayaan penuh kepada Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, karena Gubernur tentu lebih paham tentang masalah Papua dan solusinya.

"Kami mengingatkan agar tidak selalu membuat berita hoax yang selalu menyudutkan Bapak Gubernur Papua, karena kita tahu Bapak Gubernur saat ini selalu menjalankan fungsi pemerintahannya secara baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah," pungkasnya

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya