Jawab Kritik, Hasyim Asyari: Pimpinan DPR Minta Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Bekerja Sesuai Konstitusi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih di DPR memberikan klarifikasi terkait agenda pertemuan dengan para anggota KPU dan Bawaslu RI terpilih dengan pimpinan DPR RI. Klarifikasi dibuat untuk merespons kritik beberapa kalangan yang menilai pertemuan itu tidak pantas dan memalukan.

Petahana komisioner KPU Hasyim Asyari menjelaskan, pertemuan 12 anggota KPU dan Bawaslu RI terpilih dilakukan atas undangan resmi dari pihak pimpinaan DPR RI.

Hasyim menjelaskan, ada 3 orang pimpinan yang menemui, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad dan Abdul Muhaimin Iskandar. Sedangkan, Lodewijk F. Paulus dan Rachmat Gobel tidak bisa menemui karena sedang menjalankan agenda di luar kantor.

Terkait kritikan yang datang padanya, Hasyim mengatakan bahwa dalam agenda pertemuan itu, pihak DPR memberi nasihat agar komisioner terpilih selama 5 tahun mendatang dapat bekerja sesuai konstitusi dan UU Pemilu.

"Dalam audiensi juga dipesankan agar KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, mandiri, akuntabel dan transparan," demikian penjelasan Hasyim Asyari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin sore (14/3).

Hasyim juga mengungkapkan dalam pertemuan itu para pimpinan DPR menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki karakter sebagai pelayan. Artinya, KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melayani pemilih dalam menggunakan haknya dan juga melayani peserta Pemilu.

Atas tujuan lembaga yang disampaikan oleh Pimpinan DPR itu, Hasyim mengatakan bahwa para penyelenggara Pemilu di 5 tahun mendatang juga disarankan harus membangun pola komunikasi yang strategis.

"Agar layanan berjalan efektif, diharapkan digunakan metode komunikasi yang strategis," pungkas Hasyim.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Hasyim mewakili komisioner KPU terpilih lainnya, diantaranya: August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, M. Afifuddin, Parsadaan Harapan dan Yulianto Sudrajat.