Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Muslim: Jokowi Jangan Khianati Megawati Hanya karena Rayuan Luhut

SENIN, 14 MARET 2022 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.

Begitu saran dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi untuk Presiden Joko Widodo agar tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Di mana PDIP telah tegas menyatakan penolakan atas wacana itu.  

"Jokowi harus menegaskan lagi taat konsitusi dan ikut PDIP tolak pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Jokowi jangan ikut Luhut yang ajarkan ajaran sesat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/3).


Menurutnya, menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diajarkan Luhut dianggap berbahaya karena melanggar konstitusi dan menjerumuskan Jokowi.

"Kelihatannya Luhut mau cari selamat atas kasus-kasusnya seperti Pandora Papers, Bisnis PCR dsb. Jika luhut sukses pengaruhi tunda pemilu dan perpanjang jabatan Jokowi, Luhut bisa terselamatkan juga," kata Muslim.

Dengan demikian, Jokowi disarankan untuk taat dan mengikuti anjuran Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP yang taat konstitusi. Jokowi jangan jadi pembangkang Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dan setia menjadikannya presiden 2 periode sesuai konsitusi.

“Jokowi harus bersyukur dan terima kasih kepada Mbak Mega dan PDIP. Jangan Khianati Megawati dan PDIP karena rayuan dan godaan Luhut," pungkas Muslim.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya