Berita

Ilustrasi logo PDIP/Net

Politik

Sempat Terancam Diboikot, Elektabilitas PDIP Jabar Masih Tertinggi

JUMAT, 11 MARET 2022 | 02:21 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ancaman masyarakat Sunda boikot PDIP karena tersinggung pernyataan Arteria Dahlan ternyata tidak berdampak signifikan menggerus elektabilitas partai berlambang kepala banteng itu.

Hal itu menjadi temuan survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dilakukan khusus di Provinsi Jawa Barat. Temuan IPO, elektabilitas PDIP tetap kokoh dan memuncaki posisi teratas meskipun sempat diterpa isu ujaran kebencian Arteria Dahlan.

Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, dalam simulasi terbuka, responden penelitian IPO ditanya jika hari ini dilaksanakan pemilihan DPR RI, partai atau calon dari partai mana, tercatat PDIP mendapat respons keterpilihan sebesar 15.7 persen.


Kata Dedi, baru Partai Gerindra dengan keterpilihan 10.2 persen dan yang ketiga PKS dengan perolehan 9.3 persen.

“Tidak banyak partai yang mampu menahan laju isu sensitif seperti ujaran kebencian, apalagi berkaitan dengan identitas kultural masyarakat. Tetapi PDIP berhasil menjadi partai mapan yang kuat, sekalipun dihadapkan pada persoalan besar,” demikian kata Dedi, Kamis (10/3).

Jika membandingkan hasil Pemilu 2019, Dedi menemukan hanya PDIP yang memiliki tren peningkatan. Sementara partai lainnya alami penurunan, termasuk yang unggul saat Pemilu 2019 lalu yaitu Gerindra dan PKS.

“Terlihat jelas jika PDIP menjadi satu-satunya bergerak naik di saat semua Parpol di Jawa Barat menurun, ini bisa saja karena faktor tata kelola dan kepemimpinan ketua Parpolnya. Tidak dapat dihindari ada faktor tokoh, dan itu tentu saja Ono Surono sebagai ketua,” lanjut Dedi.

Survei IPO digelar pada 1-7 Maret 2022 menggunakan metode multistage random sampling. Dengan total wawancara dilakukan kepada 880 responden. Margin of error sebesar 2.90 persen, akurasi data mencapai 95 persen asumsi simple random sampling.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya