Berita

Sejak 22 Februari lalu Rusia telah melancarkan invasi militernya ke Ukraina/Net

Politik

Simbol Eksistensi Indonesia, KBRI di Ukraina Disarankan Jangan Sampai Kosong

JUMAT, 11 MARET 2022 | 01:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Invasi militer Rusia terhadap Ukraina telah terjadi sejak 22 Februari lalu. Menyikapi hal itu, pihak perwakilan Indonesia diingatkan untuk tidak mengosongkan kantor KBRI di Ukraina.

Analis militer dan perang  Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan bahwa proses evakuasi terhadap WNI yang tertahan di Ukraina sedang dilakukan oleh KBRI dan berbagai pihak. Ia memaklumi upaya pemerintah yang hati-hati dalam proses evakuasi, sebab harus penuh kehati-hatian.

Meski demikian, Nuning mengingatkan KBRI merupakan simbol eksistensi Indonesia di negara yang saat ini diserang Rusia. Ia meminta perwakilan di KBRI benar-benar bisa menjaga marwah pemerintah Indonesia.


"Semoga dalam masa Gencatan Senjata ini WNI dapat dievakuasi, tetapi KBRI sebaiknya jangan sampai kosong. Karena KBRI simbol eksistensi RI disana," demikian kata Nuning kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/3).

Terkait dengan proses evakuasi WNI di Ukraina, Nuning mengatakan bahwa itu bersifat teknis. Sehingga, keberhasilan evakuasi tergantung dai upaya diplomasi dengan kedua negara yang kini berseteru.

Ditambahkan Nuning, saat ini PBB sudah mengutuk serangan Rusia. Apapun alasan yang di sampaikan Presiden Rusia menyerang wilayah kedaulatan Ukraina, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Internasional.

Hukum internasional itu sebagaimana dirumuskan dalam piagam PBB pasal 2 ayat 4 mengenai penggunaan kekuatan (use of force) terhadap wilayah kedaulatan negara lain yang bukan untuk membela/mempertahankan diri.

Tentang hal ini, sikap Indonesia selalu konsisten dalam penerapan hukum internasional dan Piagam PBB, termasuk penghormatan integritas wilayah dan penghormatan terhadap kedaulatan.

Terkait dengan bagaimana sikap Indonesia pada Rusia, Nuning menyarankan agar Indonesia benar-benar berhati-hati dalam mengambil sikap. Sebab Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia.

"Di satu sisi lain mengingat kita punya hubungan diplomatik dengan Rusia juga harus mempertimbangkan banyak hal jangan sampai kita salah mengambil sikap," pungkas Nuning.

Informasi terbaru, Kamis malam (10/3), belum ada hasil kesepakatan untuk gencatan senjata meski Menlu Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Ukraina Dmitry Kuleba sudha bertemu di Antalya, Turki selama hampir 2 jam.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya