Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Dukung Pelonggaran Prokes, Puan Dinilai Peduli Rakyat Indonesia

KAMIS, 10 MARET 2022 | 23:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah pemerintah melonggarkan syarat perjalanan bagi masyarakat transportasi Indonesia diapresiasi oleh banyak kalangan, Salah satunya pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno. Secara praktis, pelonggaran itu akan lebih dimudahkan dalam melakukan mobilitasnya.

Meski demikian, Djoko mengingatkan meski terjadi pelonggaran namun masyarakat tetap harus mentaati protokol kesehatan.

Ia mengaku tidak ingin, aturan pelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah justru membuat penyebaran pandemi Covid-19 kemudian kembali melonjak persebarannya.


"Menuju endemi, masyarakat lebih dimudahkan dalam mobilitasnya. Namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan," ucap Djoko kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, (10/3).

Pandangan yang disampaikan Djoko senada dengan yang disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebab, Politisi PDIP itu mendukung komitmen pemerintah dalam rangka melonggarkan aturan perjalanan domestik.

Di mata Djoko, sikap dukungan terhadap pelonggaran Prokes mengindikasikan bahwa Puan peduli pada rakyat Indonesia.  

Puan menegaskan kebijakan pemerintah terkait dengan penghapusan tes Antigen/PCR sebagai syarat perjalanan domestik atau dalam negeri, yakni meliputi moda transportasi darat, udara, laut, dan kereta api, merupakan kebijakan yang sudah benar dan perlu didukung.

"Penghapusan tes Covid-19, baik Antigen maupun PCR, meringankan masyarakat, tapi kita ingatkan jangan sampai ini kemudian terjadi meringankan di awal dan memberatkan di akhir," katanya di Jakarta (Rabu, 9/3).

Lebih lanjut, Puan menambahkan, kendati sudah menerapkan aturan kebijakan penghapusan kebijakan PCR dan Antigen tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Maka dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan. Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan," ucapnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya