Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Dukung Pelonggaran Prokes, Puan Dinilai Peduli Rakyat Indonesia

KAMIS, 10 MARET 2022 | 23:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Langkah pemerintah melonggarkan syarat perjalanan bagi masyarakat transportasi Indonesia diapresiasi oleh banyak kalangan, Salah satunya pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno. Secara praktis, pelonggaran itu akan lebih dimudahkan dalam melakukan mobilitasnya.

Meski demikian, Djoko mengingatkan meski terjadi pelonggaran namun masyarakat tetap harus mentaati protokol kesehatan.

Ia mengaku tidak ingin, aturan pelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah justru membuat penyebaran pandemi Covid-19 kemudian kembali melonjak persebarannya.


"Menuju endemi, masyarakat lebih dimudahkan dalam mobilitasnya. Namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan," ucap Djoko kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, (10/3).

Pandangan yang disampaikan Djoko senada dengan yang disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebab, Politisi PDIP itu mendukung komitmen pemerintah dalam rangka melonggarkan aturan perjalanan domestik.

Di mata Djoko, sikap dukungan terhadap pelonggaran Prokes mengindikasikan bahwa Puan peduli pada rakyat Indonesia.  

Puan menegaskan kebijakan pemerintah terkait dengan penghapusan tes Antigen/PCR sebagai syarat perjalanan domestik atau dalam negeri, yakni meliputi moda transportasi darat, udara, laut, dan kereta api, merupakan kebijakan yang sudah benar dan perlu didukung.

"Penghapusan tes Covid-19, baik Antigen maupun PCR, meringankan masyarakat, tapi kita ingatkan jangan sampai ini kemudian terjadi meringankan di awal dan memberatkan di akhir," katanya di Jakarta (Rabu, 9/3).

Lebih lanjut, Puan menambahkan, kendati sudah menerapkan aturan kebijakan penghapusan kebijakan PCR dan Antigen tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Maka dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan. Ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan," ucapnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya