Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/RMOL
Menguatnya wacana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan dilakukan akhir Maret 2022 disambut positif oleh Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu melihat langkah politik reshuffle kabinet lebih tepat ketimbang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan perombakana kabinet adalah upaya yang lebih tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang semakin menurun.
Menurut Herzaky, langkah perombakan kabinet lebih tepat ketimbang berusaha keras menunda Pemilu 2024.
"Daripada mengemis-ngemis meminta Pemilu ditunda atau meminta perpanjangan masa jabatan," demikian kata Jurubicara DPP Demokrat ini, Kamis (10/3).
Ia menyarankan jika memang ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya. Bahkan, sebaiknya yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur.
"Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," terang Herzaky.
Catatan Partai Demokrat, dijelaskan Herzaky, pemerintahan Joko Widodo masih memiliki waktu dua tahun. Sehingga, waktunya masih cukup jika Presiden Jokowi ingin turun dengan dikenang sebagai presiden yang demokratis, taat konstitusi, dan melaksanakan amanah reformasi.
Ia meminta Presiden Jokowi mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elite yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan.
"Fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini, agar negeri ini bisa segera lepas dari pandemi, dan bisa segera pulih ekonominya. Bukan malah sibuk bersiasat berupaya melanggengkan kekuasaan," pungkasnya.
Meski demikian, untuk reshuffle Demokrat berpandangan bahwa kewenangan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
