Jika Benar Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Pilih Menteri Bukan karena Suka Tidak Suka

Praktik pemerintahan kabinet Jokowi saat ini adalah buah dari pemilihan menteri pilihan Jokowi yang tidak berdasarkan kemampuan yang mumpuni. Sehingga, jika benar reshuffle dilakukan, menteri yang baru harus benar-benar mampu mengatasi persoalan bangsa.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam mengatakan, dalam situasi penuh ketidakpastian saat ini Jokowi harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dengan cara itu, para menteri yang baru nantinya akan memberikan pelayanan yang prima. Cara pandang kepemimpinan itu merupakan bentuk dari tanggung jawab dan tugas seorang pemimpin.

Ia mengaku khawatir bila masalah yang saat ini muncul karena ketidakbecusan menteri dalam bekerja membantu Jokowi menjalankan pemerintahannya.

Presiden Jokowi, kata Arman, harus memilih calon menteri yang benar-benar berdasarkan rekam jejak, kredibilitas dan profesional, bukan karena basis dukungan Pilpres 2019 lalu.

"Bukan dasar suka tidak suka atau balas budi terkait dukung mendukung pada kontestasi saat Pilpres lalu," demikian Arman menekankan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/3).

Cara pandang itu ditambahkan Arman sangat penting, sebab saat ini tanggung jawab menteri amatlah berat. Baik kondisi ekonomi yang terpuruk, masalah kesehatan dan potensi terjadinya konflik politik di tahun ini.

"Harus dari kalangan profesional yang bisa bekerja sehingga efektifitas kerja dapat dilakukan dengan baik," pungkas Arman.

Menguatnya wacana reshuffle kabinet setelah politisi PKB Luqman hakim mengatakan bahwa PAN akan mendapatkan 1 jatah menteri dan 1 wakil menteri.

Untuk waktunya, dikatakan Luqman akan dieksekusi pada akhir Maret mendatang.