Pengamat Politik Andi Yusran/Net
Beberapa hari lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki Dirjen Penataan Ruang Laut yang berasal dari unsur Jenderal aktif Polri, Irjen Victor Gustaaf Manoppo .
Di KKP, sudah ada jenderal aktif yanng sebelumnya sudah menjabat, yakni Komjen Antam November menjabat Sekjen KKP dan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin sebagai Dirjen Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Penempatan Jenderal aktif di Kementerian itu disorot oleh pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran.
Menurut Andi, salah satu semangat reformasi yang bergulir pasca Orba adalah kembalinya militer dan kepolisian ke jatidirinya sebagai abdi negara yang profesional.
Di sisi lain, kata Andi, dunia birokrasi juga sedang mereformasi dirinya menjadi aparatur negara yang independen, ramping dan profesional.
Andi menganalisa, antara aparatur sipil negara dengan aparatur nonnsipil negara sejatinya memiliki ranahnya masing-masing dengan rekruitmen SDM dan jabatan yang bersifat karier.
Ia mengaku khawatir penempatan jenderal aktif akan menyeret kembali militer masuk kembali pada dunia politik seperti era orde baru.
"Penempatan jenderal aktif misalnya di birokrasi dapat menyeret kembali militer masuk dunia politik dan pemerintahan dan itu dapat mengganggu ‘kinerja’ militer dibidang pertahanan," demikian kata Andi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis dini hari (10/3).
Ia memandang, saat ini kondisi politik relatif stabil. Dengan demikian, dengan ketersediaan SDM aparatur negara yang mencukupi menjadi sinyal tidak dibutuhkannya aparatur non sipil negara mengisi jabatan dalam birokrasi.
Informasi yang dihimpun redaksi, jenderal aktif yang menjabat posisi strategis juga terjadi di kementerian lain. Salah satunya Kemenparekraf.
Menparekraf, Sandiaga Salahudin Uno menunjuk Brigjen Ario Prawiseso sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis sejak Mei 2021 lalu.
