Berita

Presiden Jokowi dipandang bersikap mendua terkait wacana penundaan Pemilu/Net

Politik

Terjebak Perangkap Politik Tunda Pemilu, Jokowi Ingin Singkirkan Cak Imin dan Zulhas?

SELASA, 08 MARET 2022 | 04:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap mendua Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 20224 dipandang memiliki multi tafsir politik.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, pernyataan taat konstitusi mengindikasikan Jokowi telah membuat perangkap politik untuk Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Analisa Muslim Arbi, Cak Imin dan Zulhas adalah dua petinggi parpol koalisi pemerintahan Jokowi yang mengutarakan secara terbuka terkait usulan penundaan Pemilu.


Ia melihat, Jokowi seperti ingin mengambil alih PAN dengan mendorong orang dekatnya kemudian menguasai Partai berlambang matahari terbit itu.

"Di Internal PAN, Zul mau disingkirkan dengan KLB. Dan ini bisa jadi masuk perangkap Jokowi. Atau Jokowi mau gunakan usulan Zul (penundaan Pemilu) untuk singkirkan Zul," demikian kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Bukan hanya Zulhas, Muslim Arbi juga melihat, perangkap politik penundaan Pemilu juga dilakukan Jokowi untuk Cak Imin. Sebab, sampai saat ini Cak Imin seperti dianggap duri di dalam NU.

Ia menilai, Jokowi sedang berupaya mendekati Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin oleh duet Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

Muslim Arbi meyakini, Jokowi juga sangat paham bahwa Cak Imin pernah mengkudeta pamannya sendiri Gus Dur dari pengaruh politik di PKB.  

"Dari persoalan internal PKB dan NU ini, terlihat Jokowi mau memanfaatkan untuk menarik keuntungan politik," terang Muslim.

Dari rentetan sikap politik penundaan pemilu, Muslim menganalisa konsekuensi usulan penambahan masa jabtan presiden telah membuat Cak Imin dan Zulhas terbunuh secara politik.

"Alhasil dari  usulan Zulhas dan Imin ini bisa jadi killing ground untuk posisi masing-masing sebagai ketum partai maupun partainya masing-masing. Dan Jokowi bisa gunakan itu," pungkas Muslim.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya