Berita

Presiden Jokowi dipandang bersikap mendua terkait wacana penundaan Pemilu/Net

Politik

Terjebak Perangkap Politik Tunda Pemilu, Jokowi Ingin Singkirkan Cak Imin dan Zulhas?

SELASA, 08 MARET 2022 | 04:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap mendua Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 20224 dipandang memiliki multi tafsir politik.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, pernyataan taat konstitusi mengindikasikan Jokowi telah membuat perangkap politik untuk Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Analisa Muslim Arbi, Cak Imin dan Zulhas adalah dua petinggi parpol koalisi pemerintahan Jokowi yang mengutarakan secara terbuka terkait usulan penundaan Pemilu.


Ia melihat, Jokowi seperti ingin mengambil alih PAN dengan mendorong orang dekatnya kemudian menguasai Partai berlambang matahari terbit itu.

"Di Internal PAN, Zul mau disingkirkan dengan KLB. Dan ini bisa jadi masuk perangkap Jokowi. Atau Jokowi mau gunakan usulan Zul (penundaan Pemilu) untuk singkirkan Zul," demikian kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Bukan hanya Zulhas, Muslim Arbi juga melihat, perangkap politik penundaan Pemilu juga dilakukan Jokowi untuk Cak Imin. Sebab, sampai saat ini Cak Imin seperti dianggap duri di dalam NU.

Ia menilai, Jokowi sedang berupaya mendekati Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin oleh duet Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

Muslim Arbi meyakini, Jokowi juga sangat paham bahwa Cak Imin pernah mengkudeta pamannya sendiri Gus Dur dari pengaruh politik di PKB.  

"Dari persoalan internal PKB dan NU ini, terlihat Jokowi mau memanfaatkan untuk menarik keuntungan politik," terang Muslim.

Dari rentetan sikap politik penundaan pemilu, Muslim menganalisa konsekuensi usulan penambahan masa jabtan presiden telah membuat Cak Imin dan Zulhas terbunuh secara politik.

"Alhasil dari  usulan Zulhas dan Imin ini bisa jadi killing ground untuk posisi masing-masing sebagai ketum partai maupun partainya masing-masing. Dan Jokowi bisa gunakan itu," pungkas Muslim.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya