Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani/Net
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini akan mendengarkan suara dari mayoritas rakyat Indonesia yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (7/3).
"Presiden Jokowo insya Allah mendengarkan suara rakyat. Ketika mayoritas rakyat memang menolak penundaan pelaksanaan Pemilu yang memperpanjang masa jabatan Presiden, tentu beliau juga mendengarkan dan akan mengikuti kehendak mayoritas rakyat," kata Arsul Sani.
Apalagi, sambungnya, dalam berbagai survei nasional menunjukkan bahwa rakyat yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi pun tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Atas dasar itu, Wakil Ketua MPR RI fraksi PPP ini meminta para elite politik dan para elite yang berada di lingkaran kekuasaan untuk menyudahi wacana penundaan Pemilu 2024 yang diikuti perpanjangan masa jabatan Presiden.
"Sudah saatnya para elit politik dan kekuasaan yang mendukung penundaan Pemilu itu untuk berhenti meneruskan wacana tersebut," tegasnya.
"Saya berharap semuanya berpikir ke depan untuk kepentingan jangka panjang dengan tidak merusak siklus demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang sudah tertuang dalam konstitusi untuk kepentingan jangka pendek elit itu sendiri yakni biar tetap menjabat dan berada dalam kekuasaan," demikian Arsul Sani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).
