Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Usulan Tunda Pemilu Itu Memang Kerjaan Para Elite Politik

SENIN, 07 MARET 2022 | 16:11 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Adanya wacana penundaan Pemilu yang diusulkan sejumlah ketua umum partai politik, yang salah satunya adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, merupakan bagian dari pekerjaan-pekerjaan politik dari para elite politik.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Sepadan Institut Cirebon Raya, Heru Subagja, Senin (7/3).

“Jadi wacana tunda Pemilu yang digaungkan para elite partai politik dengan kesimpulan mendukung adanya penundaan Pemilu merupakan strategi politik untuk memanfaatkan isu-isu viral, isu elektoral, maupun isu kolaborasi,” jelas Heru kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (7/3).


Ia menduga, usulan Zulkifli Hasan sudah melalui kalkulasi politik dan dihitung untung ruginya buat para elite politik yang mengusulkan.

“Mungkin sudah dibuat analissi simulasi dan diskusi di antara elite partai politik,” ujar akademisi dari Universitas Muhadi Setiabudi  Brebes (UMUS) tersebut.

Menyinggung soal tuntutan Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPPW) PAN Jawa Barat, Ahmad Adib Zain, Heru menilai terlalu berlebihan. Setahu dia, usulan penundaan Pemilu belum menjadi keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) secara organisasi.

“Masih sebatas pada wacana elite politik,” demikian Heru.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan kembali diminta untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mencabut serta membatalkan pernyataan soal penundaan Pemilu 2024.

“Kita meminta kepada saudaraku Zulkifli Hasan mencabut dan membatalkan pernyataannya tentang penundaan Pemilu 2024, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menyatakan PAN bersedia dan siap menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Adib dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya