Direktur Eksekutif Indostrategic, A. Khoirul Umam/RMOL
PDI Perjuangan disarankan segera mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/3).
Menurut Umam, lambatnya respons Jokowi terhadap wacana penundaan Pemilu mengindikasikan ada benturan gerbong Istana dengan PDIP.
Sisi lain, sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sejak awal dengan tegas menolak gagasan ini.
"Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dengan gerbong Istana Presiden yang seolah 'berjalan sendiri'," demikia analisa Umam.
Ia melihat, ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa. Indikasi itu dikuatkan dengan penjelasan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Atas pengakuan Zulhas, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik.
Kata Umam, tindakan politik yang dikomandoi Luhut itu seakan mendapat restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi.
"Artinya, ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa," penekanan Umam.
Imbas dari pengaruh kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran presiden itu kemudian membuat jarak dengan PDIP menguat. Secara politik kekuatan itu nampak mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden.
Oleh sebab itu, Dosen Universitas Paramadina ini menyarankan PDIP mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan.
Argumentasinya, suara partaipolitik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.
"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan Pemilu ini, dimana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," pungkasnya.
