Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Khawatir Dikriminalisasi, BBC Hentikan Kegiatan Seluruh Jurnalisnya di Rusia

SABTU, 05 MARET 2022 | 11:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dikeluarkannya undang-undang baru yang dapat memenjarakan siapa pun yang ditemukan dengan sengaja menyebarkan berita "palsu" oleh Pemerintah Rusia, membuat BBC gentar.

Media yang berbasis di Inggris itu mengatakan pada Jumat (4/3) bahwa mereka akan menangguhkan sementara pekerjaan semua jurnalis dan staf pendukung mereka di Rusia.

Tim Davie, direktur jenderal BBC, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa undang-undang tersebut tampaknya mengkriminalisasi proses jurnalisme independen.


“Kami tidak memiliki pilihan lain selain menangguhkan sementara pekerjaan semua jurnalis BBC News dan staf pendukung mereka di Federasi Rusia sementara kami menilai implikasi penuh dari perkembangan yang tidak diinginkan ini,” katanya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (5/3).

Dia mengatakan layanan BBC News dalam bahasa Rusia akan terus beroperasi dari luar Rusia.

"Keamanan staf kami adalah yang terpenting dan kami tidak siap untuk mengekspos mereka pada risiko tuntutan pidana hanya karena melakukan pekerjaan mereka," kata Davie.

Sebelumnya Pemerintah Rusia lewat pengawas komunikasinya juga telah memutuskan untuk membatasi akses ke situs BBC berbahasa Rusia dan Radio Liberty karena dituding telah menyebarkan informasi palsu tentang konflik di Ukraina.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya