Daripada Melabrak Konstitusi, Pemerintah Lebih Baik Urus Harga Sembako

Pengendalian harga kebutuhan bahan pokok (sembako) harus menjadi fokus pemerintah ketimbang sibuk mengurusi usulan penundaan Pemilu 2024. Apalagi, sebulan lagi masyarakat muslim akan melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Begitu harapan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto kepada wartawan, Rabu (2/3).

"Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan,” urainya.

Menurut Mulyanto, pemerintah lebih baik mengerjakan hal yang bermanfaat bagi rakyat daripada mengeluarkan pernyataan yang bikin gaduh masyarakat.

Masyarakat sudah jenuh menghadapi kegaduhan akibat perbedaan pendapat. Mereka ingin pemerintah berbuat sesuatu yang nyata. Sesuatu yang dapat meringankan beban hidup yang semakin berat. 

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS ini mendesak pemerintah dan elite politik untuk fokus dalam rangka mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan Ramadhan 2022 ini.

Pemerintah jangan memperkeruh suasana dengan mengangkat isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Tolong pemerintah fokus pada hal-hal produktif dalam menyelesaiakan masalah-masalah konkret masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum tuntas dan kasus positif harian varian Omicron masih tinggi,” katanya.

Dia meminta agar pemerintah tidak melanggar konstitusi dalam menjalankan amanah konstitusi dan lebih memikirkan rakyat yang saat ini kesulitan akibat terjadinya resesi ekonomi.

"Jangan mengumbar syahwat kekuasaan dan melabrak konstitusi. Terlalu mewah di tengah kondisi sulit masyarakat seperti sekarang ini, penguasa politik malah egois berpikir untuk memperpanjang kursi kekuasaannya,” tegasnya.