Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh/Net

Politik

Tunda Pemilu Pakai Alasan Pandemi dan Ekonomi Tidak Masuk Akal

RABU, 02 MARET 2022 | 10:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Alasan yang dikemukakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal. Di mana keduanya mendasarkan usulan itu pada pemulihan ekonomi dan pandemi.

Begitu kata pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh dalam acara diskusi virtual GMPI se-Indonesia dalam acara Webinar Series 7 dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?” Selasa (1/3).

"Sangat sulit diterima jika alasannya pandemi Covid-19 dan keuangan. Ditambah lagi melihat di tahun 2021, misalnya realisasi APBN. Realisasi penerimaan negara itu sampai Rp 2.000 triliun, jadi melebihi target kalau tidak salah targetnya Rp 1.300 triliun,” urainya.


Bertambahnya keuangan negara dan sikap optimis yang selalu diperlihatkan pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, maka tidak masuk akal jika harus menunda Pemilu 2024.

“Masa sekarang itu juga adalah varian omicron yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan varian Delta. Sehingga tidak rasional untuk melakukan pemunduran pemilu,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya