Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh/Net

Politik

Tunda Pemilu Pakai Alasan Pandemi dan Ekonomi Tidak Masuk Akal

RABU, 02 MARET 2022 | 10:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Alasan yang dikemukakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal. Di mana keduanya mendasarkan usulan itu pada pemulihan ekonomi dan pandemi.

Begitu kata pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh dalam acara diskusi virtual GMPI se-Indonesia dalam acara Webinar Series 7 dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?” Selasa (1/3).

"Sangat sulit diterima jika alasannya pandemi Covid-19 dan keuangan. Ditambah lagi melihat di tahun 2021, misalnya realisasi APBN. Realisasi penerimaan negara itu sampai Rp 2.000 triliun, jadi melebihi target kalau tidak salah targetnya Rp 1.300 triliun,” urainya.


Bertambahnya keuangan negara dan sikap optimis yang selalu diperlihatkan pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, maka tidak masuk akal jika harus menunda Pemilu 2024.

“Masa sekarang itu juga adalah varian omicron yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan varian Delta. Sehingga tidak rasional untuk melakukan pemunduran pemilu,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya