Berita

Pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh/Net

Politik

Tunda Pemilu Pakai Alasan Pandemi dan Ekonomi Tidak Masuk Akal

RABU, 02 MARET 2022 | 10:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Alasan yang dikemukakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal. Di mana keduanya mendasarkan usulan itu pada pemulihan ekonomi dan pandemi.

Begitu kata pakar hukum tata negara Universitas Narotama Surabaya Muhammad Soleh dalam acara diskusi virtual GMPI se-Indonesia dalam acara Webinar Series 7 dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?” Selasa (1/3).

"Sangat sulit diterima jika alasannya pandemi Covid-19 dan keuangan. Ditambah lagi melihat di tahun 2021, misalnya realisasi APBN. Realisasi penerimaan negara itu sampai Rp 2.000 triliun, jadi melebihi target kalau tidak salah targetnya Rp 1.300 triliun,” urainya.


Bertambahnya keuangan negara dan sikap optimis yang selalu diperlihatkan pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, maka tidak masuk akal jika harus menunda Pemilu 2024.

“Masa sekarang itu juga adalah varian omicron yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan varian Delta. Sehingga tidak rasional untuk melakukan pemunduran pemilu,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya