Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ari Nurcahyo: Publik Puas dan Diakui Internasional, jadi Alasan Jabatan Jokowi Ingin Dilestarikan

RABU, 02 MARET 2022 | 04:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nilai tawar ketokohan Presiden Joko Widodo dan dukungan mayoritas partai politik, menjadi alasan mengapa wacana menunda gelaran Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyampaikan, dibandingkan dukungan politik, nilai tawar ketokohan Jokowi lebih menarik dicermati seiring munculnya aspirasi publik untuk jabatan presiden periode ketiga.

Bahkan, kata Ari, personalitas Jokowi tidak hanya mendapat sanjungan publik dalam negeri. Tetapi, juga pada kancah perpolitikan internasional.


"Jadi bagaimana personality branding beliau, politik beliau sangat kuat, optimisme kepemimpinan beliau bahkan diakui secara internasional,” ujar Ari dalam acara webinar GMPI Series 7 dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?” secara virtual, Selasa (1/3).

Kata Ari, adanya kepuasan publik dan kemudian kepercayaan dunia usaha dan juga dunia internasional terhadap posisi politik Presiden Jokowi, menjadi alasan beberapa orang dekatnya mulai menyuarakan perpanjangan masa jabatannya.

“Sehingga mereka yang berada di sekitar Pak Jokowi itu secara psikologis ingin melestarikan, bagaimana melestarikan Jokowi ini termasuk dengan wacana penundaan pemilu yang itu sebenarnya perpanjangan masa menjabat ini,” terangnya.

Jika dibaca dalam segi sentimen demokrasi, Ari menuturkan, kepuasan publik pada Jokowi dalam berbagai survei dirasakan tidak hanya pada kalangan pendukungnya, tetapi pada seluruh elemen.

“Dalam kepuasan publik ternyata merasa puas, bahkan bukan dari kelompok pendukung atau pemilih Jokowi," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya