Berita

Politikus PPP, Achmad Baidowi/Repro

Politik

Anggaran Pemilu Capai Rp 84 Triliun, Achmad Baidowi: Bukan Jumlah yang Sedikit

SELASA, 01 MARET 2022 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 8,4 triliun memunculkan kegelisahan bagi sejumlah pihak. Sebab, anggaran pemilu yang sangat besar itu berpotensi membebani keuangan negara.

Inilah yang juga dirasakan politikus PPP, Achmad Baidowi, yang menangkap pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar soal pelaku ekonomi yang gelisah dengan ekonomi nasional yang belum pulih dengan baik akibat hantaman Covid-19 selama dua tahun terakhir ini.

“Bisa jadi ada benarnya ya itu, tetapi kita tidak tahu siapa-siapa yang diajak diskusi, tapi paling tidak dari aspek pemulihan ekonomi memang tantangan hari ini faktualnya memang berat,” ucap Awiek, sapaan akrabnya, dalam acara Webinar Series 7 PP GMKI se-Indonesia dengan tema "Pemilu 2024, Tetap atau Tunda?”, Selasa (1/3).


Namun demikian, lanjut Awiek, apakah situasi ekonomi itu harus menunda pelaksanaan Pemilu, masih harus dikaji bersama-sama.

"KPU mengajukan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp.84 triliun tentu itu angka yang cukup besar. Kalau enggak salah itu dua atau empat kali lipat dari Pemilu 2019. Maka itu cukup besar sekali. Dan kalau dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Muhaimin maupun Pak Zulhas dan dulu pernah disampaikan oleh Pak Bahlil kaitannya dengan kondisi ekonomi tentu anggaran Rp 84 triliun itu bukan jumlah yang sedikit,” paparnya.

Menurutnya, jika anggarannya itu bisa ditekan, bisa rasionalisasikan, dan bisa diterima masyarakat, bisa saja tidak memberatkan secara ekonomi sehingga pemilunya tetap lanjut.

"Tentu dalam forum ini memiliki ruang yang sama, siapapun termasuk anda memiliki pendapat yang setuju terhadap penundaan Pemilu ya silakan saja menyampaikannya. Termasuk juga bagi teman-teman yang menyatakan tidak setuju terhadap penundaan pemilu juga disampaikan berikut argumentasinya,” tutup Awiek.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya