Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

PDIP: Kalau Penundaan Pemilu Sekadar Wacana, Ibu Mega Tidak akan Marah

SELASA, 01 MARET 2022 | 14:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati tidak akan marah jika penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 hanya sekadar wacana tanpa pergerakan serius.

Hal itu disampaikan Jurubicara PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus merespons kabar yang menyebutkan Megawati marah besar dengan isu penundaan pemilu 2024 yang bisa berakibat pada perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ibu (Megawati) itu seorang negarawan, berpikir dan bertindak konstitusional serta teguh memegang nilai-nilai demokrasi. Kalau hanya sekadar wacana, Ibu Megawati tidak mungkin marah karena itu juga hak demokratis,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/3).


Namun, sikap Megawati akan beda cerita jika isu tersebut diikuti dengan gerakan-gerakan nyata untuk memaksakan agenda perpanjangan jabatan presiden.

"Perpanjangan itu tidak memiliki landasan hukum konstitusional, berpotensi mengacaukan sistem ketatanegaraan dan sangat bertentangan dengan amanat reformasi, yaitu regenerasi kepemimpinan melalui sebuah pemilu yang teratur dan jurdil,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan, Mega akan marah sebagai sikap politik PDIP yang tetap berpegang teguh dengan konstitusi.

"Jadi marahnya Ibu (Megawati) pastinya adalah sikap politik, bukan kemarahan emosional, apalagi personal. Ibu sangat ingin menjaga konstitusi, tatanan kenegaraan, kedisiplinan dalam berpikir-bertindak dan peradaban politik yang rasional-etis,” katanya.

"Apalagi Ibu Mega tahu peraia bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyatakan bahwa beliau sendiri tidak berkenan dan isu itu justru merendahkan martabat presiden,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya