Kritik Sanksi Terbaru, Putin Sebut Negara Barat sebagai "Kerajaan Kebohongan"

Julukan "Kerajaan Kebohongan" kembali disematkan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada negara-negara Barat pada pernyataan terbarunya, Senin (28/2) waktu setempat.

Julukan itu ia berikan untuk mengkritik gelombang sanksi baru yang dijatuhkan negara-negara Barat yang dimotori Amerika Serikat menyusul invasi Rudia ke Ukraina.

"(Perdana Menteri Mikhail) Mishustin dan saya membahas topik ini, tentu saja mengingat sanksi yang disebut komunitas Barat - bagaimana saya menyebutnya dalam pidato saya sebagai 'kekaisaran kebohongan' - sekarang mencoba menerapkannya terhadap negara kita," transkrip pertemuan itu mengutip kata-kata Putin.

Istilah "kekaisaran kebohongan" diciptakan oleh Putin dalam pidatonya pada Kamis (24/2) lalu, ketika ia mengumumkan peluncuran serangan di Ukraina. "Karena AS adalah kekuatan pembentuk sistem, seluruh kolektif Barat telah menjadi 'kerajaan kebohongan' seperti itu," katanya saat itu.

“Omong-omong, politisi Amerika, ilmuwan politik, dan jurnalis sendiri menulis dan mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, 'kerajaan kebohongan' yang sebenarnya telah dibuat di dalam Amerika Serikat. Sulit untuk tidak setuju dengan itu, karena itu benar,” kata Putin.

"Semua satelit (AS) tidak hanya dengan patuh setuju, bernyanyi bersama dengan musiknya, tetapi juga meniru perilakunya, dan dengan antusias menerima aturan yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan alasan yang baik, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa seluruh yang disebut blok Barat, yang dibentuk oleh Amerika Serikat menurut gambar dan rupa sendiri, semuanya adalah 'kerajaan kebohongan'," lanjut Putin.

Rusia berpandangan bahwa operasi militer di Ukraina telah menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di negara itu, dan menghentikan Kiev dari mencoba meluncurkan serangan habis-habisan di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di timur negara itu.

Kiev, bagaimanapun, mengklaim serangan itu "tidak diprovokasi," bersikeras tidak ada rencana untuk merebut kembali wilayah yang memisahkan diri dengan paksa.

Donetsk dan Luhansk berpisah dari Ukraina pada tahun 2014 setelah kudeta Maidan, yang menggulingkan pemerintah negara yang dipilih secara demokratis.

Sementara pertempuran aktif berskala besar berakhir dengan perjanjian Minsk 2014-15, peta jalan keluar dari krisis yang diberikan kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan, dengan republik-republik itu mengalami perang intensitas rendah selama bertahun-tahun yang menewaskan ribuan orang.