Dampak Konflik Rusia Vs Ukraina Bisa Jadi Pembenaran Pihak-pihak yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda

Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro Barat, yakni Latvia, Lithuania, dan Estonia. Sehingga setelah pertikaian dengan Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut dianeksasi Rusia.

Begitu yang dikatakan Sekretaris Jendera (Sekjen) Partai Gelora, Mahfudz Sidik, menyinggung soal konflik Rusia dan Ukraina yang bakal mempengaruhi situasi global, Senin (28/2).

"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,” jelas Mahfudz, melalui keterangannya, Senin (28/2).

Mahfudz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan Barat, meskipun berpeluang mendapat sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia.

"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,” katanya.

Tanpa disadari, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air.

"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini," paparnya.

Demi kepentingan politiknya, lanjut Mahfuz, orang-orang tersebut sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, di mana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi.

Hal inilah yang kemudian jadi alasan pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang butuh anggaran kira-kira sebesar Rp 100-150 triliun. Kemudian dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja. Tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,” demikian Mahfudz.