Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net
Pemerintah diminta untuk tidak berbuat mubazir dalam pembelian vaksin. Salah satu caranya dengan mengukur diri dan realistis dengan mempertimbangkan dari faktor distribusi dan penyimpanannya di 34 provinsi.
Begitu kata anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menanggapi kabar bahwa jutaan vaksin Covid-19 akan masuk masa kadaluarsa pada akhir bulan ini.
Mufidayati mengingatkan bahwa setiap provinsi memiliki medan yang tidak sama dan juga kesiapan vaksinator yang kurang mumpuni untuk menjaga vaksin.
"Negara-negara Afrika saja berani menolak saat mau diberikan vaksin gratis yang tanggal kadaluarsanya tidak lama lagi dengan alasan realistis. Kita juga seharusnya bisa mengukur kemampuan penggunaan vaksin agar tak terjadi kemubaziran,†tegasnya kepada wartawan, Senin (28/2).
Menurutnya, vaksinator maupun dokter yang akan menjaga vaksin baru harus yang berpengalaman, agar mampu menghadapi kendala di lapangan dalam mendistribusikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
"Vaksin ini bukan hal yang baru, seharusnya kita bisa lebih berpengalaman. Mampu tidak menjangkau wilayah yang luas dengan waktu yang tersedia. Ini persoalannya dengan penggunaan anggaran negara. Kalau memang tidak mampu berani untuk menolak,†katanya.
Legislator dari Fraksi PKS ini juga meminta untuk daerah-daerah yang cakupannya masih kecil agar dilakukan pendekatan sesuai kulturalnya dan dengan komunikasi intensif kepada tokoh masyarakat setempat. Hal ini berhasil ia lakukan saat turun ke daerah-daerah dan melakukan pendekatan ke tokoh setempat agar bersedia dilakukan vaksinasi di daerah tersebut.
"Butuh pendekatan persuatif dan intensif memang akhirnya butuh ketelatenan. Seperti di Papua masih minim sekali capaiannya bisa lakukan dengan pendekatan kultur,†tutupnya.
