Berita

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Net

Politik

Ukraina Diserang Rusia, PKS Desak Pemerintah Indonesia Antisipasi Lonjakan Harga Migas

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perang yang terjadi antara Ukraina vs Rusia berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan melakukan operasi militer terhadap Ukraina membuat harga komoditas energi dunia melonjak.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah melonjaknya harga komuditas migas dunia. Mulyanto tidak ingin pemerintah mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga energi domestik.

“Fraksi PKS minta Pemerintah cepat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut dan tidak mengambil solusi gampangnya saja dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik,” kata Mulyanto, Jumat (25/2).


Legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan, pemerintah harus bekerja ekstra keras mencari jalan keluar mengatasi persoalan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Analisa Mulyanto, dengan menjaga lonjakan harga energi, merembetnya gejolak harga pada komoditas lainnya bisa dicegah. Sehingga perekonomian nasional secara keseluruhan tidak mengalami guncangan.

Mulyanto khawatir ada gejolak karena saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara net importer migas, terutama BBM dan gas LPG.

Kondisi kenaikan harga migas dunia secara langsung akan berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

“Pemerintah jangan sekadar latah dengan menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik. Kalau langkah ini yang diambil, maka diduga dapat memicu inflasi. Yang menderita adalah masyarakat luas,” ucapnya.

Dia menerangkan, harga LPG dan BBM non subsidi baru-baru ini sudah naik. Termasuk juga komoditas minyak goreng, kedelai dan daging sapi.

"Sementara pandemi Covid-19 masih belum beranjak turun dan daya beli masyarakat belum pulih benar. Jadi Pemerintah diminta untuk tidak menambah beban masyarakat yang sudah berat ini,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Mulyanto, berbagai upaya untuk mereduksi ketergantungan kita pada BBM dan gas LPG internasional harus semakin dipercepat.

“Yang sudah sangat mendesak adalah konversi pembangkit listrik tenaga diesel dengan gas atau EBT, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya