Berita

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pernyataan Jokowi Soal Konflik Ukraina-Rusia Sudah Cocok dengan Politik Bebas Aktif

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait krisis di Ukraina dinilai sudah tepat oleh pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto, Presiden Jokowi sudah tepat saat mengatakan bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menandakan, posisi Indonesia konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi’, maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia,” ujar Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tersirat menghindari diri untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan. Sikap tidak memihak ini bukan berarti Indonesia hendak mencari selamat, tetapi ini dilakukan agar Indonesia dapat secara aktif berupaya agar perang tidak bereskalasi menjadi besar,” katanya.

Pihaknya menegaskan Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun yang tengah berkonflik untuk menunjukkan sikap bahwa eksistensi Indonesia penting di mata dunia.

"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekedar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta. Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G20,” katanya.

Eskalasi perang, kata Hikmahanto, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional. Untuk itu perlu dihindari agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi 'bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.

"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya