Berita

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana/Net

Politik

Pernyataan Jokowi Soal Konflik Ukraina-Rusia Sudah Cocok dengan Politik Bebas Aktif

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 09:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait krisis di Ukraina dinilai sudah tepat oleh pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

Menurut Hikmahanto, Presiden Jokowi sudah tepat saat mengatakan bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menandakan, posisi Indonesia konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi’, maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia,” ujar Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/2).


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tersirat menghindari diri untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan. Sikap tidak memihak ini bukan berarti Indonesia hendak mencari selamat, tetapi ini dilakukan agar Indonesia dapat secara aktif berupaya agar perang tidak bereskalasi menjadi besar,” katanya.

Pihaknya menegaskan Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun yang tengah berkonflik untuk menunjukkan sikap bahwa eksistensi Indonesia penting di mata dunia.

"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekedar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta. Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G20,” katanya.

Eskalasi perang, kata Hikmahanto, akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional. Untuk itu perlu dihindari agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi 'bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.

"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya