Berita

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson/Net

Dunia

Kecam Langkah Kremlin, Inggris Panggil Dubes Rusia dan Bekukan Aset Trio Milyarder Sahabat Dekat Putin

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 11:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris tidak hentinya melakukan berbagai tindakan kepada Rusia sebagai tanggapan atas pernyataan Kremlin yang mengakui kedaulatan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang dikuasai separatis dan memisahkan diri dari Ukraina.

Pada Selasa (22/2) waktu setempat, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, memanggil Duta Besar Rusia Andrey Kelin untuk meminta klarifikasi lebih dalam lagi atas langkah yang dilakukan negara itu yang telah merusak integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina.

"Kami telah memanggil Duta Besar hari ini untuk menekankan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum internasional," isi pernyataan Kantor Luar Negeri, seperti dikutip dari Euro News.


Inggris menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan Ukraina, dan meminta dengan tegas agar Rusia segera menarik semua kekuatan militernya, lanjut pernyataan itu.

"Kami menjelaskan kepada Duta Besar Rusia bahwa Rusia akan membayar harga atas tindakannya melalui sanksi lebih lanjut jika tidak menarik pasukannya," kata Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia, yang menargetkan lima bank Rusia dan tiga oligarki super kaya dari Rusia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada House of Commons bahwa sanksi itu adalah "tahap pertama" tindakan dalam menanggapi pasukan Rusia yang bergerak ke dua wilayah separatis Ukraina.

Sanksi tersebut menargetkan Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank dan Black Sea Bank, serta miliarder yang diduga memiliki hubungan erat dengan Putin yaitu Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg.

"Aset apa pun yang mereka miliki di Inggris akan dibekukan, individu yang bersangkutan akan dilarang bepergian ke sini, dan kami akan melarang semua individu dan entitas Inggris untuk berurusan dengan mereka," kata Johnson kepada Parlemen.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya