Berita

Ilustrasi/Ft: Liputan 6

Dunia

Pengaruhi Minat Wisatawan, Pengusaha Pariwisata Thailand Sesalkan Penerapan Pembatasan Level 4 Covid-19

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 10:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Thailand menaikkan tingkat kewaspadaan Covid-19 ke Level 4 disesalkan sejumlah pelaku usaha pariwisata.

Mereka mengatakan alih-alih membatasi kegiatan perjalanan, kebijakan negara seharusnya memungkinkan orang untuk hidup dengan virus.

Chamnan Srisawat, Presiden Dewan Pariwisata Thailand, mengatakan peringatan Covid-19 yang baru akan meningkatkan kecemasan di antara orang-orang dan inkonsistensi dalam operasi bisnis karena permintaan berfluktuasi.


"Ini adalah situasi yang paling mengkhawatirkan bagi sektor pariwisata," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (23/2).

"Peringatan baru yang mendorong orang untuk menghindari perjalanan antar provinsi yang tidak penting tidak berbeda dengan semi-lockdown sebelumnya, yang juga berdampak pada industri," kata Chamnan.

Charman mengatakan, tindakan tegas yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan seperti biasa diperlukan setelah negara itu menghadapi pandemi selama dua tahun.

“Karena pariwisata sangat bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah, tindakan apa pun dari pihak berwenang harus konsisten dan menghindari kesalahan yang sering dilakukan agar industri pariwisata pulih dalam jangka panjang,” katanya.

Dia mengatakan Thailand dapat belajar dari negara lain yang memungkinkan orang untuk hidup normal dan sekaligus pulih dari krisis.

"Misalnya, Maladewa memprioritaskan ekonomi dengan membuka kembali sepenuhnya dan melihat kedatangan turis melampaui level 2019," kata Chamnan.

Sementara Presiden Asosiasi Perjalanan Domestik Thanapol Cheewarattanaporn mengatakan pemerintah seharusnya fokus pada jumlah kematian dan kasus parah, sambil meluncurkan rencana kesehatan masyarakat yang konkret untuk menenangkan kecemasan masyarakat.

"Pencarian proaktif untuk orang yang menular sangat penting untuk menghentikan virus yang sangat menular dan dapat membantu meratakan kurva," katanya.

"Pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah pencegahan lainnya, seperti mendistribusikan alat uji antigen (ATK) mingguan gratis kepada 50 juta orang selama sebulan dan mendirikan tempat uji ATK di komunitas, pasar segar atau titik angkutan umum massal," lanjut Thanapol.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya