Berita

Yorys Raweyai/Ist

Politik

Yorys Raweyai Anggap Kongres KSPSI di Jakarta Nodai Organisasi

SELASA, 22 FEBRUARI 2022 | 01:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Baru hitungan hari menggelar Kongres X Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Ketua Umum KSPSI periode 2022-2027 Jumhur Hidayat sudah mendapat tekanan.

KSPSI kubu Yorys Raweyai menuding Kongres X yang telah mendaulat Jumhur sebagai Ketua Umum KSPSI adalah sebuah kegiatan ilegal yang telah menodai organisasi.

Ketua Umum DPP KSPSI Yorrys Raweyai menjelaskan bahwa Kongres X yang sedianya diselenggarakan pada 16-17 Februari 2022 urung dilaksanakan akibat peningkatan penularan pandemi Covid-19.


 â€œKongres X yang sedianya digelar pada 16-17 Februari 2022 ditunda hingga Juli atau Agustus. Bukan dibatalkan. Kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penularan Covid-19,” ujar Yorrys Raweyai yang didampingi jajaran Pengurus DPP KSPSI dalam Konferensi Pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (21/2).
 
Menurutnya, ratusan peserta dan panitia yang akan hadir dalam Kongres X KSPSI, berpotensi memicu kerumunan menjadi klaster penularan Covid-19.

“Kami tidak dapat menjamin suasana tersebut akan terkendali dengan baik di tengah penyebaran omicron yang begitu cepat,” ucapnya.

Ketua DPP KSPSI hasil Kongres Rekonsiliasi 2014 itu juga menegaskan, Kongres X yang digelar pada 16-17 Februari lalu itu yang menetapkan Jumhur Hidayat sebagai Ketua Umum KSPSI merupakan kongres ilegal.

“Kongres X di Jakarta beberapa hari yang lalu itu tidak sah dan abal-abal. Mereka yang menggelar Kongres adalah mereka yang memanipulasi kepesertaan dan menentang kebijakan pemerintah,” tutup Yorys.

Dalam Kongres X KSPSI di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Rabu (16/2), Jumhur Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KSPSI periode 2022-2027. Kongres X itu diikuti 22 DPD, 270 DPC, 13 DPP, dan 12 Serikat Pekerja Anggota (SPA) KSPSI.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya