Berita

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Pandjaitan: Mayoritas Kasus Meninggal Covid-19 karena Komorbid dan Vaksinasi Belum Lengkap

SENIN, 21 FEBRUARI 2022 | 15:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas pasien Covid-19 yang dinyatakan meninggal dunia belum mendapatkan vaksin lengkap.

Hal tersebut ditegaskan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 19 Februari 2022 melalui RS Online.

Luhut mengatakan, dari 2.484 pasien meninggal dunia akibat Covid-19, sebanyak 73 persen di antaranya adalah orang yang belum divaksinasi lengkap.


Selai itu, 53 persen kasus meninggal dari kalangan lanjut usia (lansia), dan 46 persen memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

“Pasien komorbid tersebut rata-rata meninggal 5 hari sejak masuk ke dalam rumah sakit. Komorbid terbanyak ialah diabetes melitus. Yang memiliki komorbid dan khususnya diabetes melitus dan sudah terlambat datang ke rumah sakit dan belum divaksin,” ucap Luhut saat menyampaikan data terkini perkembangan Covid-19 secara virtual, Senin (21/2).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia menegaskan akan menekan angka kematian semaksimal mungkin dengan melakukan penanganan yang baik dengan melakukan langkah-langkah mitigasi.

“Dari arahan presiden tersebut pemerintah akan menekan angka kematian dengan memberikan respons perawatan lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid,” imbuh Menko Kemaritiman dan Investasi ini.

Guna mencegah angka kematian tinggi akibat Covid-19, pemerintah melakukan rapat dengan para pakar dan rumah sakit, kemudian telah diputuskan untuk membangun cepat interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid data penambahan kasus di nar Kemenkes.

“Sehingga tidak ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan menghindari kemungkinan-kemungkinan kematian,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya