Berita

Ganjar Pranowo saat datangi warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo/Net

Politik

Ganjar Dibela Relawannya, Tuding Bupati Purworejo Lepas Tangan soal Gejolak Wadas

SELASA, 15 FEBRUARI 2022 | 19:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gejolak pro kontra aktivitas tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang berujung pengepungan aparat kepolisian menjadi perhatian banyak kalangan, termasuk relawan Ganjar Pranowo.

Dewan Pembina Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Jimmy Sidabutar, mengaku heran dengan sikap Bupati Purworejo yang seolah lari dari tanggung jawab. Padahal, sebagai pimpinan wilayah, Bupati Purworejo adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Kami menyayangkan sikap Bupati Purworejo Agus Bastian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat terkait persoalan di Desa Wadas," kata Jimmy seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (15/2).


JImmy melihat, kurang aktifnya Bupati Purworejo turun ke bawah untuk berkomunikasi dengan warga, membuat konflik Wadas meruncing. Imbasnya, gejolak yang terjadi di Wadas belakangan justru nampak dipolitisasi oleh pihak tertentu.

Jimmy berpendapat, dalam konflik Wadas seolah-olah membebankan semua tanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan," tegas Jimmy.

Lebih lanjut, kata Jimmy, Bendungan Bener adalah proyek pemerintah pusat. Anggaran yang digunakan pun diambil dari APBN, bukan dari APBD.

Ia menyatakan tidak benar jika ada pihak yang menyebut Ganjar Pranowo memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

"Keuntungan dari Bendungan Bener ini yang merasakan adalah warga Jawa Tengah, karena akan dapat menjadi pusat pengairan untuk memajukan bidang pertanian, dan juga sekaligus tempat wisata," kata Jimmy.

Sebelumnya, Bupati Purworejo Agus Bastian meminta pihak luar untuk tidak ikut campur masalah Wadas.

Pihaknya akan terus berupaya untuk menjadi jembatan dialog antara masyarakat dengan pemerintah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya