Berita

Kepala BIN, Budi Gunawan/Net

Politik

Budi Gunawan: Pindahkan IKN, Pemerintah Ingin Ubah Stigma Indonesia hanya Pulau Jawa

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 04:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pro kontra pemindahan ibu kota negara (IKN) yang terjadi beberapa pekan ini direspons oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Budi Gunawan menjelaskan bahwa usaha pemerintahan Joko Widodo memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai bentuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah hanya Pulau Jawa.

Kata pria yang karib disapa BG ini, upaya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur adalah cara Jokowi menekan kesenjangan antara Pulau Jawa dengan berbagai pulau lain di Indonesia.


Indonesia kata BG, adalah wilayah yang terdiri dari berbagai gugusan pulau yang memiliki potensi luar biasa.

"Pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya Pulau Jawa," demikian kata BG, Minggu (6/2).

Usaha keras pemerintah, ditambahkan BG dilakukan pemerintah melalui pengesahan UU IKN di DPR. Langkah pemerintahan Jokowi itu adalah ruang sejarah baru bagi Indonesia.

Suara penolakan pemindahan IKN terus bermunculan. Terbaru 45 tokoh bangsa juga menyatakan menolak pemindahan IKN.

Selain itu juga muncul petisi tentang langkah pemerintahan Jokowi yang memindah IKN.

Penelusuran Kantor Berita Politik RMOL hingga Senin pagi (7/2) pukul 5.52 WIB, setidaknya sudah ada 10.611 orang yang menandatangani petisi penolakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya