Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno/Net

Politik

Adi Prayitno: PBNU Sekarang Milik Banyak Partai, Paling Untung PDIP

RABU, 02 FEBRUARI 2022 | 11:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah komando Ketua Umum Tanfidziyah, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memiliki corak politik yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya.

Dalam pengamatan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, PBNU sebelum dipimpin Gus Yahya selalu diasosiasikan milik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kini, corak politik itu tak lagi kental, sejak struktural PBNU masa khidmat 2022-2027 dikukuhkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin kemarin (31/1).


Dalam momentum tersebut, Adi melihat implementasi dari pernyataan Gus Yahya yang sejak awal terpilih menegaskan sikapnya yang tak ingin PBNU dijadikan alat politik bagi PKB yang kini dipimpin Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Apalagi beberapa waktu lalu PBNU menegur keras Cak Imin karena memamerkan dukungan sejumlah PWNU di Jawa Timur, itu disebut menyalahi etika politik di PBNU," ujar Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/2).

Contoh konkret dari sikap PBNU yang dipimpin Gus Yahya itu, dipaparkan Adi, juga terlihat dari tamu undangan yang hadir di dalam acara pengukuhan yang dirangkai bersamaan dengan perayaan harlah ke-96 NU.

Ditambah, terdapat sejumlah tokoh parpol yang duduk di pucuk pimpinan PBNU periode 2022-2027, yang di antaranya berasal dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PPP.

"PBNU sekarang ini sudah bisa diklaim oleh banyak partai. Salah satunya tentu ada PDIP," imbuh Adi.

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini memperkirakan wajah PBNU sekarang bakal memberikan keuntungan ke salah satu partai besar di Indonesia.

Partai tersebut adalah PDIP. Alasannya, Adi melihat dalam momentum pengukuhan kepengurusan PBNU itu ada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menempel Presiden Joko Widodo yang memang sudah punya kedekatan dengan kaum Nahdliyin.

"Jadi kalau saya lihat begitu, wajah baru PBNU dalam banyak hal merugikan PKB dan Cak Imin. Tentu saja Puan ini orang yang dijagokan juga untuk maju Pilpres," demikian Adi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya