Berita

Ilustrasi PTM/Net

Politik

Desak Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen, Legislator PKS: Pemerintah Mau Tanggung Jawab Jika Anak-anak Terserang Omicron?

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 17:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah banyak dilaksanakan sekolah-sekolah di tanah air diminta untuk dievaluasi. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluh ketika anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline.

Bahkan, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen, seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia.

"Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (27/1).


Netty menambahkan, orangtua atau walimurid tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Atas dasar itu, Netty berpandangan kekhawatiran para orangtua cukup beralasan, mengingat anak mereka dekat dengan risiko terjangkitnya Omicron di sekolah.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ucap legislator PKS ini.

Netty menambahkan, di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien rumah sakit di sana didominasi oleh anak-anak.

“Anak-anak di bawah 12 tahun  yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi daripada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” imbuhnya.

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. Guna melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN, dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” tutup Netty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya