Desak Pemerintah Evaluasi PTM 100 Persen, Legislator PKS: Pemerintah Mau Tanggung Jawab Jika Anak-anak Terserang Omicron?

Pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah banyak dilaksanakan sekolah-sekolah di tanah air diminta untuk dievaluasi. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengeluh ketika anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline.

Bahkan, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengkhawatirkan kesehatan peserta didik yang mengikuti PTM 100 persen, seiring meningkatnya kasus Omicron di Indonesia.

"Kita memang khawatir terjadi learning loss yang disebabkan terlalu lamanya masa PJJ. Akan tetapi, risiko ini harus dihadapi karena kesehatan peserta didik jauh lebih penting dari apapun juga. Saya meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Netty menambahkan, orangtua atau walimurid tidak diberikan pilihan untuk menentukan apakah anak mengikuti PTM 100 persen atau PJJ. Atas dasar itu, Netty berpandangan kekhawatiran para orangtua cukup beralasan, mengingat anak mereka dekat dengan risiko terjangkitnya Omicron di sekolah.

"Orang tua 'dipaksa' dengan peraturan bahwa anak wajib PTM 100 persen, tidak ada opsi untuk mengikuti PJJ. Hal ini tentu sangat disayangkan di tengah meningkatnya kasus Omicron di Indonesia. Apakah pemerintah mau bertanggung jawab jika peserta didik terserang Omicron?" ucap legislator PKS ini.

Netty menambahkan, di Singapura saat ini yang sedang dihantam Omicron, pasien rumah sakit di sana didominasi oleh anak-anak.

“Anak-anak di bawah 12 tahun  yang terinfeksi Covid-19 varian Omicron jauh lebih tinggi daripada usia 16 tahun ke atas. Jangan sampai kejadian ini juga kita alami,” imbuhnya.

Oleh karena itu Netty juga meminta pemerintah mau mendengar dan menerima saran dari para ahli kesehatan. Guna melakukan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Para asosiasi medis seperti IDAI, PAPDI, PERDATIN, dan lain-lain sudah sejak beberapa hari lalu meminta agar PTM dievaluasi. Pemerintah harus mendengarkan, kekhawatiran orang tua harus dipertimbangkan. Apalagi di banyak sekolah, anak-anak masih banyak yang penerapan prokesnya longgar,” tutup Netty.