Berita

Pradesain Istana Negara berlambang burung Garuda di Ibu Kota Negara (IKN)/Net

Politik

PKS: Akan Banyak 'Layangan Putus' Jika Pemerintah Ngotot Pindahkan Ibu Kota Negara

SENIN, 17 JANUARI 2022 | 21:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ada banyak kepentingan dari pihak-pihak tertentu dari ngototnya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Kecurigaan itu, kata Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal, bisa menjadi benar karena pemerintah dan DPR RI terkesan kejar tayang untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN)

Iqbal mengatakan, PKS tegas menolak pemindahan ibukota negara itu, karena saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman varian baru Omicron yang sangat serius mengancam keselamatan rakyat.


"Sebaiknya pembahasan RUU IKN ditunda dan perlu kajian lebih mendalam terkait aspek geografi dan sosial budaya," kata Iqbal kepada wartawan, Senin (17/1).

Dia mengatakan, memindahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kalimantan Timur bukanlah hal yang mudah. Hal ini akan merusak sendi-sendi ketahanan keluarga karena akan ada banyak pasangan harus menjalin hubungan jarak jauh dan anak berkurang kasih sayang karena ayah atau ibunya bekerja jauh.

Iqbal memperkirakan, apabila pemerintah tetap memaksakan akan ada banyak kasus "layangan putus" perselingkuhan bahkan perceraian akibat ambisi segelintir elite.

"Memindahkan Ibu Kota bukan sekadar memindahkan bangunan, tetapi memindahkan kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehidupan rumah tangga setiap warga itu kompleks, ada kehidupan ekonomi mereka," katanya.

"Ada kehidupan sosial mereka yang dipertaruhkan termasuk hubungan suami istri serta pendidikan anak anak mereka. Nasib relasi dengan keluarga besar," pungkas Iqbal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya