Berita

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla/Net

Politik

Jusuf Kalla: 11 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Dipicu Ketidakadilan

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa, 11 di antaranya disebabkan ketidakadilan.

Demikian disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk "Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil", Jumat (14/1).

"Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi," papar Jusuf Kalla (JK).


Salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu adalah konflik di Aceh. Menurut JK, konflik di Aceh terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam masyarakat.

"Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya," ucap JK.

Oleh karena itu, dirinya menilai persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.

Terkait keadilan, JK menuturkan, di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila. Yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan begitu, lanjut JK, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.

"Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan," tegasnya.

"Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan," demikian Jusuf Kalla.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya