Berita

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla/Net

Politik

Jusuf Kalla: 11 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Dipicu Ketidakadilan

SABTU, 15 JANUARI 2022 | 03:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dari 15 konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa, 11 di antaranya disebabkan ketidakadilan.

Demikian disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, saat menjadi narasumber dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk "Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil", Jumat (14/1).

"Dari pengalaman kita berbangsa selama 77 tahun, kita memahami bahwa setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menyebabkan munculnya korban seribu orang di atasnya. Dari 15 konflik itu, 11 karena ketidakadilan, yakni ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi," papar Jusuf Kalla (JK).


Salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu adalah konflik di Aceh. Menurut JK, konflik di Aceh terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam masyarakat.

"Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya," ucap JK.

Oleh karena itu, dirinya menilai persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.

Terkait keadilan, JK menuturkan, di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila. Yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan begitu, lanjut JK, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.

"Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan," tegasnya.

"Bidang ekonomi dan sosial bisa meningkatkan kemakmuran sehingga mewujudkan keadilan," demikian Jusuf Kalla.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya