Harga Kebutuhan Dibiarkan Meroket, Pemerintah Aceh Abaikan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pemerintah Aceh dianggap gagal mengendalikan harga kebutuhan hingga meroket drastis. Padahal, dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah harus hadir untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Amri, harga kebutuhan pokok masih terus naik. Belum ada tanda-tanda penurunan harga di pasar. Salah satunya adalah kenaikan harga telur ayam dari Rp 38 ribu menjadi Rp 55 ribu per papan.

"Harga minyak goreng juga naik. Ini perlu dikontrol. Kalau tidak, rakyat makan apa?” kata Amri kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin (10/1).

Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap sekalipun, kondisi yang dialami saat ini cukup menyulitkan mereka. Karena uang yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan semakin besar, namun pendapatan mereka tak naik.

Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Kondisi sebelum kenaikan harga kebutuhan pokok saja sudah sangat merepotkan mereka. Jika pemerintah tak bisa mengendalikan kondisi ini, perekonomian Aceh akan semakin terpuruk.

Amri mengatakan, seharusnya sejak perdamaian, Pemerintah Aceh membangun kemandirian ekonomi di Aceh. Tidak seperti saat ini, seluruh pasokan kebutuhan pokok dikendalikan di Medan, Sumatera Utara.

Amri mencontohkan kenaikan harga minyak goreng di Aceh. Hal ini tidak sepatutnya terjadi karena Aceh juga memiliki kebun sawit.

"Telur juga begitu. Padahal dua komoditas itu merupakan kebutuhan pokok,” terangnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, lanjut Amri, seharusnya mengawasi secara ketat distribusi barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat orang banyak. Dinas terkait perlu mengintervensi harga agar masyarakat kecil, yang menjadi penduduk mayoritas di Aceh, tidak semakin kesulitan.

“Kalau pemerintah tidak mengintervensi, mati masyarakat. Sudah uang sedikit, kegiatan ekonomi dan bisnis terhambat. Apa yang bisa mereka andalkan?" tandas Amri.