Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei DSI: Mayoritas Masyarakat Harapkan Capres Tak Berlatarbelakang Militer

MINGGU, 09 JANUARI 2022 | 18:14 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju jika Presiden memiliki latar belakang militer atau Polri.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.

Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto mengatakan, dari responden yang disurvei, ditemukan preferensi yang lebih kuat terhadap capres dengan latar belakang sipil, bukan militer.


"Sebanyak 53,2 persen responden mengaku tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan 'Presiden sebaiknya memiliki latar belakang militer/polri'," ujar Permadi dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/1).

Sementara yang setuju jika Presiden berlatarbelakang militer atau Polri kata Permadi, sebanyak 29,7 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak masalah dengan latar belakang sipil atau militer polri sebanyak 17,1 persen.

"Temuan ini tidak terlalu mengejutkan karena pemilih di dua pilpres memang cenderung melihat capres yang kuat bukan hanya mereka yang pernah berkarier di sektor militer. Capres sipil justru memiliki peluang yang lebih besar untuk menang di alam demokrasi Indonesia saat ini, berkaca dari kesuksesan Joko Widodo di 2014 dah 2019 saat mengalahkan pesaingnya yang memiliki pengalaman di militer, Prabowo Subianto," pungkas Permadi.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya