Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju jika Presiden memiliki latar belakang militer atau Polri.
Hal tersebut dapat diketahui dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Dinamika Survei Indonesia (DSI) yang diselenggarakan sejak 22 Desember 2021 hingga 6 Januari 2022.
Koordinator Survei Nasional DSI, Permadi Yuswiryanto mengatakan, dari responden yang disurvei, ditemukan preferensi yang lebih kuat terhadap capres dengan latar belakang sipil, bukan militer.
"Sebanyak 53,2 persen responden mengaku tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan 'Presiden sebaiknya memiliki latar belakang militer/polri'," ujar Permadi dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/1).
Sementara yang setuju jika Presiden berlatarbelakang militer atau Polri kata Permadi, sebanyak 29,7 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak masalah dengan latar belakang sipil atau militer polri sebanyak 17,1 persen.
"Temuan ini tidak terlalu mengejutkan karena pemilih di dua pilpres memang cenderung melihat capres yang kuat bukan hanya mereka yang pernah berkarier di sektor militer. Capres sipil justru memiliki peluang yang lebih besar untuk menang di alam demokrasi Indonesia saat ini, berkaca dari kesuksesan Joko Widodo di 2014 dah 2019 saat mengalahkan pesaingnya yang memiliki pengalaman di militer, Prabowo Subianto," pungkas Permadi.
Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.988 orang di 34 provinsi secara proporsional dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.
