Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Ist

Nusantara

Ganjar Pranowo Komitmen Libatkan Disabilitas dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Ciptakan Kesetaraan

JUMAT, 07 JANUARI 2022 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas guna menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman.

Hak-hak tersebut, dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mulai dari perlindungan, pengasuhan, sipil, kesehatan, sampai aksesibilitas.

"Ada hak anak dari penyandang disabilitas, harus mendapatkan perlindungan, awas dengan kekerasan dan kejahatan, juga mendapatkan perawatan pengasuhan sehingga pertumbuhan mereka bisa optimal, hak kesehatan dan kebebasan berekspresi," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (7/1).


"Nah ini yang menjadi tugas pemerintah di mana itu semua harus dipenuhi," lanjutnya.

Ganjar berpandangan, penting bagi pemerintah daerah untuk melibatkan kaum disabilitas, anak-anak, dan perempuan saat membangun sebuah infrastruktur. Sehingga, menciptakan orientasi kesetaraan pemenuhan hak-hak disabilitas.

"Siapa yang mewakili penyandang disabilitas silakan menyampaikan unek-unek, kira-kira apa yang musti kita perhatikan. Ini menurut saya cara yang secara tahap per tahap nanti akan ada hasil, insyaAllah, karena prosesnya mereka sudah dilibatkan dari awal," terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, sampai saat ini jumlah penyandang disabilitas anak-anak di Jawa Tengah mencapai 10,55 persen.

Sementara, untuk difabel dewasa ada lebih dari 89,45 persen dari total penyandang disabilitas yang ada.

"Maka kalau kita melihat perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi penting, karena anak butuh kasih sayang, kalau orang tua tidak mampu maka pemerintahlah yang mendampingi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya