Di Bondowoso, Seorang Dokter Dipercaya Pimpin Dinas Perhubungan

Ada yang unik dalam proses mutasi jabatan terhadap ratusan aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemeritan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso kini dipimpin seseorang dengan latar belakang dokter.

Mutasi besar-besaran tersebut melibatkan beberapa pejabat eselon serta beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Bondowoso, Senin (3/1). Terdapat beberapa instansi yang mengalami perubahan, baik secara nomenklatur hingga pergantian/pergeseran kepala dinas.

Salah satunya adalah Agus Suwardjito. Sebelumnya Agus menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dilebur ke Dinas Sosial setempat. Kini ia dipercaya menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Padahal, melihat rekam jejaknya, Agus berlatar belakang seorang dokter yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Asisten 2 Pemkab Bondowoso.

Namun demikian, Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menegaskan, tidak ada masalah dengan jabatan Kadishub. Menurutnya, hal itu sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Memang penggabungan dari DPPKB ke Dinas Sosial. Saya kira enggak ada masalah," ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (4/1).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Asnawi Sabil menambahkan, ditunjuknya seorang dokter sebagai Kadishub merupakan keniscayaan. Karena situasi OPD lain telah terisi oleh kepala dinas.

"Misalkan di (dinas) kesehatan sudah ada dokter Imron. Sementara dokter Agus itu, beliau menempati OPD yang pada tahun ini kelembagaannya dihapus. Jadi mau tidak mau beliau kemudian mengampu OPD baru, yang disitu adalah Dishub," terangnya.

Diakui Asnawi, tidak mudah untuk menata pejabat eselon 2. Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk posisi Kadishub.

"Untuk posisi dokter Agus bisa langsung dilantik di posisi yang baru," lanjutnya.

Ditambah lagi tidak adanya kelebihan atau menambah personel baru dari eselon 2 akibat dihapusnya OPD. Jika hal itu terjadi, maka mekanismenya adalah melalui panitia seleksi (pansel).

"Jadi ini konteksnya bukan open bidding. Tapi lebih kepada penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru," imbuhnya.

Asnawi pun yakin penujukan seorang dokter jadi pemimpin di Dinas Perhubungan tidak akan mempengaruhi kinerja.